SUARA CIREBON – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, turun langsung ke lapangan bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon meninjau sejumlah warga di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, yang tengah sakit dan diketahui tidak aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD menyoroti pentingnya sinkronisasi data sosial dan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga miskin yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian data di lapangan. Ada warga yang semula masuk kategori desil 1, tetapi kemudian naik menjadi desil 6, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Akibatnya mereka tidak lagi mendapat bantuan,” ujar Sophi Zulfia, di sela peninjauan, Selasa, 4 November 2025.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan data antara Puskesos, BPS, dan Dinas Sosial, sehingga banyak warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak terdata. Bahkan, ada pula warga yang tidak mendapatkan bantuan karena terindikasi judi online, padahal faktanya tidak memiliki ponsel.
“Ini persoalan serius. Kita akan koordinasikan dengan pemerintah pusat agar ada perbaikan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial (DTSEN). DPRD juga tengah memproses Raperda tentang Data Desa Presisi agar ke depan penyaluran bantuan tepat sasaran,” tambahnya.
Sophi menegaskan akan terus memperjuangkan pembaruan dan validasi data kesejahteraan masyarakat agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada warga yang membutuhkan.
“Kami ingin agar tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan berobat hanya karena persoalan administratif. Data harus presisi, bantuan harus tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyatakan, akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk membantu mengaktifkan kembali kepesertaan BPJ Kesehatan warga yang nonaktif.
