SUARA CIREBON – Implementasi program Sekolah Rakyat (SR) terdiri dari dua model, yakni model rintisan dan murni. Kabupaten Cirebon termasuk salah satu daerah yang menerapkan SR model murni.
Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, Jumat, 14 November 2025.
Menurut Wabup, SR model murni ini Pemkab Cirebon harus menyiapkan lahan kosong untuk kemudian dibangun SR.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kini tengah menyiapkan pembangunan SR di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Pembangunan SR ini sebagai upaya menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, dan miskin ekstrem.
“Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus rantai kemiskinan,” ujar Jigus, sapaan akrab Wabup.
Selain itu, mengurangi angka putus sekolah dan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Menurutnya, program Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi menegaskan, Pemkab Cirebon telah menyiapkan lahan seluas 5,7 hektare dengan status tanah milik Pemkab Cirebon dan tidak dalam sengketa.
Berdasarkan hasil survei Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 23 Mei 2025, luas efektif lahan yang bisa digunakan mencapai 5 hektare, sementara sebagian lahan harus dilakukan melalui pengalihan ruas jalan yang membelah lahan tersebut.
“Penganggaran pemindahan jalan sudah masuk dalam program prioritas tahun 2025 pada PUTR, dan akan mulai dikerjakan awal 2026,” kata Hafidz.
Sementara dari hasil audiensi dengan PPK Pembangunan Sekolah Rakyat (Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Jawa Barat) pada 4 November 2025, disebutkan bahwa kontrak pembangunan dimulai 12 November 2025, dan pekerjaan fisik akan dimulai akhir November 2025.
Meski progres terus berjalan, beberapa hal masih perlu diselesaikan, antara lain pematangan lahan (land clearing), dokumen lingkungan (UKL-UPL), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih diproses.
Hafidz mengakui, Dinsos membutuhkan dukungan teknis dari Dinas PUTR untuk melengkapi berkas dalam aplikasi SIMBG. Selain itu, ada persoalan lainnya yang tengah diupayakan agar bisa diselesaikan.
“Kami juga memperhatikan kesiapan peserta didik, tenaga pengajar, dan kondusivitas wilayah selama pembangunan berlangsung,” terangnya.
Untuk diketahui, hingga Oktober 2025 tercatat 165 Sekolah Rakyat telah berdiri di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa sekitar 16.000 orang. SR tidak hanya menekankan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai welas asih, kepemimpinan, kejujuran, disiplin, dan gotong royong. SR akan menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan muatan khusus untuk pembentukan dan penguatan karakter peserta didik.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
