SUARA CIREBON – Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus digodok anggota DPRD Kota Cirebon.
Penggodokan Perda PBB tersebut melibatkan berbagai unsur dalam rapat dengar pendapat (RDP), salah satunya Paguyuban Pelangi, kelompok yang selama ini giat menyuarakan penolakan terhadap disahkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tersebut, Senin, 24 November 2025.
Ketua Paguyuban Pelangi, Hetta Mahendrati Latu Meten mengatakan, pihaknya diminta untuk melakukan simulasi sosialisasi terkait PBB untuk tahun 2026, mendatang. Pada kesempatan itu, pihaknya banyak menyampaikan masukan kepada Pemerintah Kota Cirebon.
“Banyak masukan yang sudah kami sampaikan ke pemerintah, yang pasti tadi kami melihat ada beberapa di situ menyampaikan. Menurut beliau-beliau itu kenaikan tidak lebih dari 20 persen,” kata Hetta.
Namun, Hetta mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada yang kenaikan (PBB)-nya sampai 100 pesen, mengingat klasifikasi luas tanah dan lokasi.
“Dalam hal ini, kami tetap akan memperjuangkan supaya kenaikan tidak mencapai 100 pesen,” katanya.
Sayangnya, imbuh Hetta, pihaknya kini hanya bisa menunggu. Pekan depan pihaknya akan kembali diundang untuk membahas Peraturan Walikota (Perwali) terkait hal tersebut.
“Kami hanya bisa menunggu sampai nanti PBB disahkan. Itu pun dengan jumlah nilai-nilai tersebut akan keluar dalam Perwali. Katanya kami akan diundang terkait penetapan rancangan peraturan Walikota (Perwali) tahun 2025, terkait pengaturan Perda nanti tahun 2026,” ujarnya.
Hetta kini menunggu rancangan Perwali terkait hal tersebut, dan menunggu angka-angka yang keluar.
Berita Terkait
“Kami perlu menyamakan persepsi demi perjuangan Paguyuban Pelangi yang berkeadilan dan sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat Kota Cirebon. Agar semua bisa tetap berjalan dengan baik dan Kota Cirebon bisa semakin berkembang,” ucapnya.
Pihaknya menilai dengan adanya kenaikan PBB, perekonomian Kota Cirebon khususnya untuk beberapa sektor seperti perumahan, property dan perbankan sangat lesu.
“Oleh karena itu kami berharap dengan adanya perjuangan kami ini di sini, perekonomian Kota Cirebon bisa bangkit kembali seperti dulu,” tandasnya.
Sementara itu, usai rapat Anggota DPRD Kota Cirebon, Muhamad Noupel menyampaikan, pihaknya sudah berusaha sesuai dengan harapan masyarakat agar kenaikan PBB tidaklah besar.
“Kalau menurut saya, sudah sesuai dengan keinginan. Rata-rata kenaikannya 19 pesen, ya di bawah 20 persen kan,” tegasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
