SUARA CIREBON – Alokasi pagu anggaran Dana Desa (DD) tahun 2026 turun drastis yakni hanya berkisar 20 hingga 30 persen dari pagu sebelumnya. Kondisi tersebut, memicu kekhawatiran keberlanjutan pembangunan desa se-Kabupaten Cirebon.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebut, proyeksi alokasi DD tahun 2026 berada di kisaran Rp360-an juta per desa. Angka ini jauh lebih kecil dibanding anggaran tahun-tahun sebelumnya, yang totalnya mencapai Rp1 miliar lebih.
Menyikapi fenomena tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, memberikan arahan strategis bagi para kuwu agar roda pemerintahan desa tidak goyah.
Hasan Basori menekankan pentingnya konsistensi para kuwu dalam menjalankan tugas, meski ruang fiskal sedang menyempit. Ia meminta pelayanan publik tidak boleh kendor sedikitpun demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Pertama, kami meminta para kuwu tetap konsisten menjalankan roda pemerintahan desa. Di tengah fenomena penurunan anggaran ini, pelayanan publik harus tetap dilakukan secara maksimal,” ujar Hasan Basori, usai pelaksanaan Pra-Musrenbang Kecamatan Mundu, Kamis, 22 Januari 2026.
Dengan proyeksi anggaran di angka Rp360 juta per desa, Hasan menyarankan agar para kuwu melakukan skala prioritas yang ketat.
“Prioritaskan angka yang tertera di 2026 secara optimal. Gunakan anggaran yang ada agar tetap selaras dengan visi-misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Di sinilah manajerial seorang Kuwu diuji untuk tetap efektif dengan dana terbatas,” katanya.
Menurut Hasan, DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk tetap menyokong pembangunan desa melalui alokasi dana transfer daerah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten tetap mengalokasikan sekitar Rp670 miliar untuk transfer ke desa, yang mayoritas diperuntukkan bagi honorarium dan operasional desa.
