SUARA CIREBON – Forum Pusat Kesejahteraan Sosialisasi (Puskesos) Kabupaten Cirebon meminta DPRD untuk menambah alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD pada APBD tahun 2026 ini.
Jika tidak dipenuhi, Forum Puskesos mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Bupati Cirebon, Selasa, 27 Januari 2026 besok.
Hal itu mengemuka saat audiensi antara Forum Pusat Kesejahteraan Sosialisasi Kabupaten Cirebon (FPKSKC) dengan DPRD setempat, Jumat, 23 Januari 2026.
Sekertaris FPKSKC, Musa mengatakan, permintaan Forum Puskesos ini berkaitan dengan banyaknya warga kategori miskin ekstrem yang terdaftar di DTSEN, namun status BPJS PBI-nya nonaktif tanpa pemberitahuan.
Musa mengatakan, proses pengaktifan kembali BPJS PBI seringkali memakan waktu lama. Sementara pasien dalam kondisi darurat di RS, tidak bisa menunggu.
“Ada beban dari petugas Puskesos sebagai tulang punggung validasi data DTSEN. Di satu sisi petugas Puskesos bekerja tanpa jaminan kecelakaan kerja dan upah yang jauh di bawah standar biaya hidup atau upah minimum provinsi (UMP),” ujar Musa di hadapan anggota dewan.
Musa menilai, ego sektoral antardinas (Dinsos, Dinkes, dan Disdukcapil) turut memperburuk keadaan.
“Seringkali data di Dinsos sudah ‘layak’, tapi di sistem BPJS/Dinkes belum ter-update,” kata Musa.
