SUARA CIREBON – Ribuan tenaga Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Cirebon mengadukan nasib mereka kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.
Keluhan ribuan Puskesos tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Puskesos dan perwakilan anggota Puskesos kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, saat audiensi di ruang Paseban Setda setempat, Selasa, 27 Januari 2026.
Ketua Forum Puskesos, Iis Krisnandar, mengatakan, inti dari aksi yang dilakukan Puskesos melalui audiensi ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Kabupaten Cirebon.
“Intinya begitu, ingin ada solusi dari tuntutan puskesos maupun keinginan warga,” ujar Iis Krisnandar.
Iis menyampaikan, sejak 183.000 kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD kabupaten dinonaktifkan pada Januari 2026, banyak warga Kabupaten Cirebon yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, resah karena mendadak tidak aktif saat sedang dibutuhkan. Kondisi tersebut menimbulkan kegaduhan bukan hanya di desa, tapi juga di Puskesos.
“Karena orang sakit pasti ngadu-nya ke puskesos,” kata Iis Krisnandar.
Menurut Iis, persoalan yang mendominasi di kegaduhan akibat penonaktifan ini adalah hasil rekonsiliasi BPJS PBI kabupaten yang sejak awal memang bermasalah. Setelah nonaktif dari mulai tiga hingga lima bulan, banyak warga yang kemudian jatuh sakit.
“Jadi yang semula dibayar oleh APBD, lalu APBD-nya yang nunggak, pada saat masyarakat sakit, masyarakat yang harus bayar tunggakan itu,” jelasnya.
