SUARA CIREBON – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada logika angka pendapatan asli daerah (PAD) semata, sementara nilai sosial dan norma masyarakat justru tergerus.
Hal itu dikemukakan Hasan Basori yang menyoroti dugaan pesta LGBT di salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di Cirebon, yang videonya viral dan menghebohkan masyarakat, beberapa hari lalu.
“Pajak hiburan dari THM memang besar, bisa 35-40 persen. Tapi kalau pengawasannya lemah, dampak sosialnya jauh lebih besar. Bahkan PAD-nya sendiri bisa bocor,” ujar Hasan Bashori, Rabu, 28 Januari 2026.
Hasan membuka fakta yang selama ini hanya dibicarakan di balik meja, yakni praktik penyamaran izin usaha. Sejumlah THM di Kabupaten Cirebon, menurut Hasan, diduga beroperasi menggunakan izin restoran, sehingga hanya dikenakan pajak 10 persen. Padahal, aktivitas di dalamnya jelas masuk kategori hiburan.
“Izinnya restoran, yang masuk ke kas daerah juga pajak restoran. Padahal faktanya hiburan. Ini bukan cuma pelanggaran administrasi, tapi juga kerugian daerah,” ungkapnya.
Baginya, kondisi ini bukan persoalan sepele. Ia menyebutnya sebagai warning (peringatan) bagi seluruh pemangku kepentingan di antaranya Satpol PP, Bapenda, hingga DPMPTSP. Instansi-instansi itu diminta segera turun bersama untuk menyelesaikan persoalan.
“Mereka harusnya melakukan pemeriksaan menyeluruh, dan tidak lagi menunggu kegaduhan di media sosial. Selama ini pola pengawasan masih reaktif. Bergerak setelah viral, setelah ramai, setelah citra daerah terlanjur tercoreng, lalu baru dinas yang kepentingan bergerak,” sindir Hasan.
Menurut Hasan, bertindak setelah gaduh adalah kesalahan yang sangat fatal. Terlebih, regulasi yang dimiliki Pemkab Cirebon untuk persoalan itu sudah sangat jelas.
