SUARA CIREBON – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina meminta Pemerintah Indonesia segera mengambil keputusan strategis, guna merespons dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah, menyusul adanya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, salah satu prioritas yang perlu dilakukan pemerintah adalah memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sekarang berada di daerah konflik, khususnya jemaah umrah.
“Ada sekitar 58 ribuan umat Islam Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi. Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan dalam situasi apa pun,” ujar Selly dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara Cirebon, Selasa, 3 Maret 2026.
Selly menegaskan, kewajiban melindungi WNI di luar negeri bukan sebatas aspek administratif, namun, pemerintah juga harus mencari cara yang aman dan efektif untuk menjamin keselamatan, pemenuhan layanan, serta kepastian kepulangan ke Tanah Air.
“Ada tiga aspek strategis yang harus diperkuat Pemerintah Indonesia. Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah umrah sebagai bagian dari perlindungan warga negara,” katanya.
Lebih lanjut, Selly mengatakan negara harus memiliki protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jemaah mengalami situasi darurat.
Lalu yang kedua, imbuh Selly, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah supaya memiliki kesiapan manajemen krisis, dan menjaga jangan sampai jemaah menanggung beban akibat risiko global.
“Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna menjamin respons cepat negara, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara. Untuk itu saya mendorong pemerintah menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik terutama keluarga jemaah,” tutupnya.
