SUARA CIREBON – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) diharap segera menetapkan penambahan pasokan yang sangat dibutuhkan perusahaan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Pasalnya, saat ini stok batubara yang dimiliki sejumlah PLTU di Indonesia hanya sekitar 10 Hari Operasi Pembangkit (HOP).
Hal itu dikemukakan, Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power (Cirebon Power), Joseph Pangalila, saat acara buka puasa bersama, di salah satu hotel Kota Cirebon, Kamis, 5 Maret 2026.
Menurut Joseph, hingga kini Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) belum mendapat tambahan suplai batubara untuk PLTU yang dipegang oleh Independent Power Producer (IPP).
Joseph menyebut penambahan pasokan belum diterima oleh IPP karena belum adanya komitmen dari supplier batubara yang biasanya ditetapkan melalui surat tertulis dari Kementerian ESDM.
“Supply batu bara ke pembangkit anggota APLSI masih belum bertambah. Kita juga belum dapat komitmen dari supplier mengenai adanya tambahan supply. Mungkin mereka masih menunggu penugasan secara tertulis,” ungkap Joseph.
Joseph mengatakan dalam standar PLTU dihitung berdasarkan Hari Operasi Pembangkit (HOP) selama 25 hari. Artinya, stok batu bara yang tersedia di area penyimpanan pembangkit aman untuk beroperasi selama 25 hari ke depan tanpa pengiriman batu bara baru.
“Sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis, karena kebanyakan pembangkit itu listriknya, ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Bahkan di Jawa-Bali yang ada 25 hari itu hanya 2 pembangkit. Jadi memang sudah sangat kritis,” ungkap dia
Meski begitu, Joseph menambahkan HOP 10 hari bisa aman jika tidak ada kendala cuaca dalam pengiriman batubara. Juga tidak ada kendala produksi.
“Tapi biasanya untuk jangka pendek saja. Jangka panjang memang perlu tetap HOP 25 hari sebagai SOP untuk keandalan supply pembangkit sehingga bila ada kendala cuaca maupun produksi, kami masih tetap bisa supply listrik,” ungkapnya.
Berita Terkait
Menurutnya APLSI juga memahami kendala yang dihadapi oleh penambang batubara, selain belum munculnya keputusan RKAB produksi tahun 2026, harga DMO batubara untuk PLTU adalah yang paling rendah di antara industri lain, misalnya: industri pupuk dan smelter.
“Bagian kelistrikan, DMO ini kan terakhir ya, karena secara harga paling murah US$70 per ton. Dengan listrik, mereka prioritas terakhir, dibandingkan dengan misalnya smelter, kedua ke semen, lalu pupuk terakhir ke kita,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menyebut, saat ini sudah tepat bagi pemerintah untuk mengatur ulang harga DMO batubara yang sudah berlaku sejak tahun 2018 itu.
“Pemerintah harus atur, misal DMO nya di-adjust ulang, dari sisi harganya. Kalau ekonomisnya baik mereka pasti mau suplai,” kata dia.
Joseph mengatakan bahwa dampak dari menipisnya ketersediaan batubara sebetulnya sudah bermula sejak tahun lalu.
“Mulai berkurang kepada kami dan akhir-akhir ini semakin parah juga,” kata dia.
Untuk diketahui, dalam catatan APLSI, sumbangan IPP atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional saat ini cukup besar, yaitu hampir 50 persen kelistrikan di Tanah Air.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
