SUARA CIREBON – Persaingan pengisian posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Cirebon semakin mengerucut. Seperti diketahui, saat ini posisi Sekda Kota Cirebon dijabat pegawai eselon II dengan status Penjabat (Pj).
Sejumlah nama yang dikabarkan bakal bersaing di antaranya, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cirebon, Arif Kurniawan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Iing Daiman dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Agus Herdiyana.
Berbekal pengalaman sebagai Penjabat (Pj) Sekda di era kepemimpinan Pj Wali Kota Agus Mulyadi, Arif Kurniawan dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai peta birokrasi di Pemerintah Kota Cirebon.
Terkait visi manajerial, Arif menekankan pentingnya peran Sekretariat Daerah (Setda) sebagai jembatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyoroti perlunya memperjelas batasan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih urusan, seperti antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan pohon.
​”Fungsi koordinasi di Setda harus ditingkatkan untuk memecah ego sektoral. Kita punya modal baik dari kepemimpinan Pak Edo (Wali Kota Cirebon, red) yang sudah mengguyubkan para kepala perangkat daerah, sehingga tidak bisa mengerjakan program berjalan sendiri-sendiri,” ujar Arif, saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin, 13 April 2026.
Terkait masalah klasik seperti banjir dan drainase, Arif menawarkan solusi lintas daerah. Ia menyadari bahwa persoalan sampah dan debit air di drainase Kota Cirebon sangat bergantung pada koordinasi dengan wilayah hulu di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.
“Soal ini, kita memang perlu kordinasi lintas daerah, sehingga persoalan banjir tidak lagi menjadi rutin tahunan,” katanya.
Arif juga memberikan penjelasan rinci terkait rencana relokasi sementara kantor Setda ke Grage City MalL. Menurut Arif, langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penataan birokrasi, dengan jaminan efektivitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
