SUARA CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 15 April 2026.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kota Cirebon.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan, perencanaan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat. Gubernur menyampaikan, sektor pendidikan menjadi prioritas utama, dengan memastikan seluruh warga Jawa Barat dapat mengakses pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak Jawa Barat yang terhambat mengenyam pendidikan. Ada dua langkah yang dilakukan, yakni pembangunan ruang kelas baru serta pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta,” ujar Gubenur Dedi Mulyadi.
Selain pendidikan, Gubernur yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan yang merata. Menurut KDM, masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan, khususnya dari kalangan tidak mampu, tetap dapat memperoleh pelayanan dengan skema pembiayaan dari pemerintah daerah.
“Bagi masyarakat yang belum terjamin BPJS namun masuk kategori tidak mampu, mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Mereka dapat dirawat di ruang kelas tiga di rumah sakit yang ditunjuk, dengan pembiayaan dari pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, serta penyediaan air bersih juga menjadi fokus utama. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami menargetkan konektivitas hingga ke tingkat desa dapat terwujud pada tahun 2029. Tidak boleh ada lagi jalan desa yang rusak. Anggaran infrastruktur yang dialokasikan merupakan respons atas kebutuhan masyarakat, bukan semata kebijakan pemerintah,” tegasnya.
