SUARA CIREBON – Fenomena meningkatnya jumlah rumah warga yang ambruk dan respons kebijakan pemerintah daerah yang lamban, dinilai sebagai cerminan potret buram tata kelola sosial Pemerintah Kota Cirebon.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN, Rinna Suryanti, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut.
Rinna membeberkan data yang cukup mengkhawatirkan terkait rumah ambruk. Menurutnya, berdasarkan proposal yang masuk jumlah rumah ambruk terus mengalami peningkatan, dari semula 171, bertambah 90, dan kembali bertambah 10 unit di awal tahun 2026.
“Total rumah ambruk di Kota Cirebon kini mencapai 271 unit,” kata Rinna, Senin, 4 Mei 2026.
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar tumpukan angka proposal, melainkan kegagalan negara untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan.
“Ketika atap runtuh dan dinding roboh, yang dibutuhkan rakyat bukan prosedur berlapis, melainkan kepastian dan kecepatan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya, birokrasi lambat, koordinasi tersendat, dan keputusan politik yang ragu,” ujar Rinna.
Ia menyoroti adanya kemacetan serius pada tahap pencairan anggaran. Menurutnya, fakta bahwa hanya sebagian kecil proposal tahun 2025 yang terealisasi menjadi indikasi kuat adanya disfungsi koordinasi antara Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Kepala Daerah sebagai otoritas akhir.
Padahal, menurut Rinna, kasus rumah ambruk mayoritas dipicu oleh ketidakmampuan ekonomi warga, ketimbang sekadar akibat bencana alam. Rinna menilai pemerintah seharusnya melakukan mitigasi risiko sejak dini, bukan sekadar bereaksi saat kejadian.
“Ini adalah kegagalan sistemik. Bahkan untuk pengajuan tahun 2026, proses survei pun belum dilakukan dengan alasan menunggu arahan. Ini bentuk stagnasi kebijakan yang berbahaya,” tambahnya.
Dari perspektif politik anggaran, Rinna menilai ada masalah serius dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Harusnya, lanjut dia, BTT menjadi instrumen yang fleksibel dan cepat, namun di Kota Cirebon justru dianggap sebagai simbol ketidakpastian akibat ketakutan administratif yang berlebihan.
“Lembaga DPRD tidak akan tinggal diam jika anggaran yang seharusnya menyelamatkan warga justru mengendap tanpa kepastian. Persoalan ini adalah taruhan terhadap kepercayaan publik,” ujar Rinna.
Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Sarifudin, menegaskan, penanganan rumah ambruk menjadi prioritas mendesak yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Sarifudin mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal isu ini hingga mendapatkan solusi konkret. DPRD dijadwalkan akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif untuk yang kelima kalinya.
”Bagi kami ini menjadi urgensi dan memang perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota Cirebon. Kami akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif, ini merupakan koordinasi yang kelima kalinya soal rumah ambruk,” ujar Sarifudin.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
