SUARA CIREBON – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan kantor Bupati Cirebon, Kamis, 7 Mei 2026.
Aksi tersebut dilakukan lantaran di periode kedua jabatan Bupati Cirebon, H Imron ini kondisi Kabupaten Cirebon belum mengalami perubahan yang signifikan. Mulai dari pendidikan, Infrastruktur, sampai dengan kesejahteraan masyarakat.
Aksi para mahasiswa tersebut ditemui langsung oleh Bupati Cirebon, H Imron, didampingi sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Mahasiswa pun menyampaikan langsung sejumlah aspirasi yang menjadi tuntutan aksi. Mereka menilai, berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Jini Krisyanto mengatakan, momentum peringatan Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon menjadi alasan para mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi daerah saat ini.
Menurutnya, Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang mengusung tagline ‘Teteg Lanjut Tutug’ dinilai tidak memiliki arti yang jelas bagi masyarakat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa isu peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Kedua momentum tersebut dinilai berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja dan tenaga pendidik. Salah satu aspirasi para mahasiswa tersebut ialah meminta pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal.
Padahal, menurut mahasiswa, pemerintah pusat telah mendorong peningkatan kesejahteraan guru.
Berita Terkait
“Kami ingin ada kepedulian terhadap generasi bangsa, salah satunya melalui kesejahteraan guru honorer. Karena pendidikan menjadi sektor penting untuk masa depan daerah,” ujar Jini.
Selain itu, massa aksi juga mendesak dilakukan evaluasi dan audit terhadap beberapa dinas yang dinilai belum terbuka dalam penggunaan APBD. Sejauh ini, penggunaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai tidak transparan.
Bahkan, secara khusus mahasiswa menyoroti Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Kedua instansi tersebut dianggap memiliki peran strategis terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan maupun ketenagakerjaan.
Mereka mengaku menemukan sejumlah anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran pada Dinas Ketenagakerjaan. Temuan di dinas tersebut, APBD digunakan untuk belanja pegawai melalui kegiatan rapat dan lainnya.
Data tersebut diperoleh melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP yang memuat informasi penggunaan anggaran pemerintah daerah tahun 2026.
“Dari Januari sampai Februari saja ditemukan sekitar 43 paket belanja makan,” tegasnya.
Namun, mereka mengakui belum memiliki cukup data untuk menyimpulkan adanya dugaan penyelewengan anggaran. Hanya saja, minimnya keterbukaan informasi publik ini dinilai menjadi persoalan yang membuat masyarakat sulit melakukan pengawasan.
Bukan hanya itu, mahasiswa juga mempertanyakan dampak langsung kepada masyarakat dalam penggunaan APBD. Sudah seharusnya anggaran daerah diprioritaskan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Bupati Cirebon, H Imron saat menemui mahasiswa mengatakan, penggunaan anggaran daerah saat ini menggunakan skala prioritas. Hal itu mengingat kondisi anggaran yang terbatas. Dalam keterbatasan ini, Pemkab Cirebon tetap berusaha mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pembangunan.
Dalam dialog tersebut, Bupati Imron meminta kepada mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam rangka pembangunan Kabupaten Cirebon dengan kajian strategis. Menurut Imron, Pemkab Cirebon membutuhkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan di daerah ini.
“Kami butuh keterlibatan pemikiran dari mahasiswa dalam proses pembangunan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, Pemkab Cirebon tidak menutup komunikasi dengan mahasiswa untuk bisa menyampaikan langsung terkait kinerja SKPD. Dirinya meminta para mahasiswa melaporkan langsung kepada dirinya jika ada kinerja bawahannya yang tidak sesuai.
“Kalau ada anak buah saya yang kerjanya tidak sesuai, segera sampaikan, nanti saya beri peringatan keras,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
