SUARA CIREBON – Isu ketidakharmonisan hubungan antara Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dengan Wakil Wali Kota (Wawali), Siti Farida Rosmawati, dinilai kian mengkhawatirkan.
Ketidakharominsan kedua pemimpin itu, menjadi konsumsi publik setelah pernyataan Siti Farida selaku Wakil Wali Kota Cirebon yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan stategis, seperti rotasi dan mutasi pejabat, belum lama ini, diutarakan secara terbuka di akun media sosialnya.
Kondisi tersebut, mengundang keprihatinan sejumlah pihak, mulai unsur kepemudaan hingga partai politik pengusung pasangan Effendi Edo-Siti Farida, saat Pilkada 2024. Mereka khawatir, ketidakharmonisan hubungan pasangan kepala daerah itu, dapat menghambat realisasi program dan janji politik masa kampanye Pilkada 2024 lalu.
Mereka menginginkan keduanya untuk duduk bersama menyelesaikan isu keretakan politik, demi terwujudnya visi misi yang dijanjikan tersebut.
Namun, ketika dimintai tanggapannya terkait keinginan sejumlah pihak agar pasangan kepala daerah itu duduk bersama, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo lebih memilih bungkam.
“Nanti ya, itu mah nanti lagi, maaf yah,” kata Edo sambil tersenyum, saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jumat, 8 Mei 2026.
Seperti diketahui, pasangan Effendi Edo-Siti Farida diusung PKB dan Golkar, kemudian diikuti PPP dan Demokrat menangkan Pilkada 2024 lalu.
Sebagai partai pengusung utama, PKB Kota Cirebon menilai persoalan ketidakharmonisan hubungan wali kota dan wakil wali kota ini, sejatinya dapat diselesaikan keduanya. Mereka meyakini hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antarkedua pemimpin tersebut.
“Kalau tidak dapat diselesaikan, kami PKB siap mediatori keduanya. Bagaimanapun juga keduanya pimpinan Kota Cirebon,” kata Ketua DPC PKB Kota Cirebon, Syaifurrahman, belum lama ini.
Senada, Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jaka Permana menyatakan keprihatinannya. Jaka menilai, keharmonisan pemimpin adalah kunci utama bagi keberlanjutan program “Cirebon Setara”, jargon yang diusung Edo-Farida. Menurut, Jaka, konflik internal hanya akan mengorbankan aspirasi rakyat yang telah memberikan mandat pada Pilkada lalu.
Ia menegaskan, KNPI tidak ingin sekadar menjadi penonton, melainkan motor penggerak untuk mencairkan suasana.
​”Publik tidak butuh tontonan ketidakharmonisan. Kami meminta wali kota dan wakil wali kota duduk satu meja secara jantan untuk bicara dari hati ke hati demi masa depan Kota Cirebon ini,” kata Jaka Permana, saat ditemui awak media, Jumat kemarin.
Menurut Jaka, akan ada tiga dampak utama jika komunikasi pimpinan terus memburuk, pertama, stagnasi birokrasi dimana pejabat di bawah cenderung ragu dalam mengambil keputusan karena adanya “dua matahari”.
Kedua, lanjut Jaka, terjadinya penurunan kepercayaan publik dimana, masyarakat merasa tidak mendapat kepastian arah kebijakan pembangunan.
Dan ketiga, semangat kolaborasi anak muda terganjal oleh contoh yang kurang harmonis dari level pimpinan.
Jaka menawarkan konsep dialog terbuka namun santai, di mana KNPI siap memfasilitasi ruang diskusi yang netral. Targetnya, penyamaan persepsi agar visi pembangunan sisa masa jabatan dapat tuntas 100 persen.
Berita Terkait
​”Cirebon Setara bukan sekadar slogan di baliho, tapi janji politik yang harus dituntaskan secara kolektif. Kami menunggu itikad baik dari kedua belah pihak untuk segera bertemu,” tutup Jaka.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
