SUARA CIREBON – Konflik geopolitik antara Iran versus Israel-Amerika Serikat yang terus memanas, berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur di daerah. Di Kota Cirebon, lonjakan harga minyak bumi dunia memicu kenaikan harga aspal hingga 30 persen.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, Rachman Hidayat, mengatakan, lonjakan harga minyak bumi dunia yang memicu kenaikan harga aspal hingga 30 persen, memaksa DPUTR menghitung ulang seluruh rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2026 ini.
“Harga aspal naik sekitar 20 sampai 30 persen dari sebelumnya. Padahal, aspal merupakan material utama pembuat jalan. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dalam hal ini DPUTR harus memutar otak,” kata Rachman, saat ditemui Jumat, 24 Mei 2026.
Menurut Rachman, fluktuasi harga energi dunia ini tidak lepas dari situasi global yang tidak menentu. Sebagai produk turunan minyak bumi, harga aspal sangat bergantung pada stabilitas politik di wilayah penghasil minyak.
“Kenaikan ini juga merupakan buntut dari ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat karena memang bahan bakunya berasal dari minyak bumi,” tambahnya.
Kenaikan harga yang drastis ini menjadi tantangan berat bagi program infrastruktur jalan di Kota Cirebon. Rachman mengungkapkan bahwa dengan melambungnya harga aspal, target panjang jalan yang bisa diperbaiki dipastikan akan berkurang.
“Itu berdampak kepada volume pekerjaan dan juga panjang penanganan,” jelas Rachman.
Untuk menyiasati hal tersebut, DPUTR Kota Cirebon tengah melakukan penyusunan ulang (refocusing) perencanaan anggaran agar proyek perbaikan jalan tidak mandek total.
“Maka dari itu, saat ini kami sedang menyusun perencanaan ulang karena harga yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan perencanaan awal anggaran,” tuturnya.
Sebagai informasi, total anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan di Kota Cirebon tahun ini tergolong terbatas, yakni hanya sebesar Rp8 miliar.
“Perbaikan dan pemeliharaan jalan di Kota Cirebon itu anggarannya hanya Rp8 miliar, sehingga dengan adanya kenaikan harga aspal jadi mau tidak mau penggunaan anggarannya harus dihitung ulang,” kata Rachman.
Meskipun ruang gerak APBD Kota Cirebon makin menyempit, Pemkot Cirebon masih memiliki angin segar. Rachman menyebutkan pihaknya mendapatkan dukungan pendanaan eksternal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
Program Inpres Jalan Daerah tersebut rencananya akan mulai dieksekusi pada Oktober 2026 mendatang.
Pihaknya berharap situasi politik global bisa segera mereda, agar harga pasar kembali stabil. Namun, Rachman memastikan pelayanan kepada masyarakat akan tetap diupayakan semaksimal mungkin.
“Kami terus berupaya agar pelayanan infrastruktur kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun di tengah adanya kenaikan harga material,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
