SUARA CIREBON – Ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa atau demo di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menyoroti performa dunia pendidikan yang dinilai kian merosot, Rabu, 24 Juni 2026.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cirebon Bersatu (AMCB) bersama Firma Hukum Sandekala Trimurti dan Batara itu membawa enam persoalan krusial dalam dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon.
Dalam orasinya, massa mengultimatum Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto untuk mundur dari jabatannya. Massa menilai, selama kurang lebih lima tahun memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto gagal membawa perubahan positif.
Capaian kinerja Kadisdik Ronianto dinilai masih banyak menyisakan PR di dunia Pendidikan Kabupaten Cirebon
“Bukannya membawa dunia pendidikan Kabupaten Cirebon makin maju, di bawah kepemimpinan Ronianto, dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon justru semakin mengalami kemunduran. Kalau memang kepala dinas tidak mampu, ya lebih baik mundur,” tagas koordinator Aksi, Zeki Mulyadi, dalam orasinya.
Zeki menegaskan, aksi tersebut bukan akhir dari protes. Aliansi, kata dia, siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika enam poin tuntutan utama yang disampaikan tidak segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Pertama, mendesak untuk menghentikan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan dalih administrasi ke pihak sekolah setiap bulannya. Kedua, dugaan monopoli proyek rehabilitasi sekolah oleh kelompok-kelompok tertentu yang menutup ruang bagi rekanan lain untuk berpartisipasi,” katanya.
Tuntutan ketiga, menurut Zeki, munculnya kembali Koordinator Wilayah (Korwil) dengan nama baru meski sebelumnya dikabarkan telah dibubarkan. Keempat, karut-marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih diwarnai praktik “titipan” di sekolah favorit, sehingga warga setempat yang berada di dalam zona terdekat justru tersingkir.
“Ini masih adanya PPDB titipan di sekolah-sekolah favorit yang masih berlaku. Sehingga masyarakat yang sebetulnya zonasinya dekat, tidak bisa masuk ke sekolah tersebut,” kata Zeki.
Kelima, terkait persoalan ketimpangan dan tebang pilih dalam program rehabilitasi gedung sekolah. Pihaknya mencatat, sedikitnya ada sekitar 10 bangunan sekolah yang kondisinya rusak parah atau runtuh di wilayah Kecamatan Mundu dan Kecamatan Astanajapura (Asjap), namun belum tersentuh perbaikan akibat pihak Disdik yang dinilai subjektif.
“Rehab sekolah ini kebanyakan tebang pilih. Kalau kepala sekolahnya kurang lincah, kurang loyal, ya mereka sekolahnya mau ambruk pun dibiarkan saja,” ujarnya.
Terakhir, massa aksi menyoroti lemahnya pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat sekolah dasar (SD). Zeki menyebut, kualitas makanan yang dibagikan tidak layak dan harganya ditengarai tidak sesuai standar anggaran Rp10.000, namun pihak sekolah terkesan memaksa murid untuk menerima.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menemui langsung massa. Di hadapan para pendemo, Ronianto menyatakan menerima seluruh aspirasi sebagai bahan evaluasi internal.
Ronianto berjanji akan mengevaluasi seluruh catatan merah yang disampaikan dan menargetkan perbaikan menyeluruh dapat diselesaikan pada tahun depan.
Terkait kemunculan kembali korwil yang sebelumnya telah dibubarkan, Ronianto mengatakan, meski secara institusi lembaga itu telah dilebur, namun pihaknya tetap menempatkan perwakilan administrasi di setiap kecamatan.
Tujuannya, lanjut Ronianto, untuk membantu administrasi sekolah khususnya SD mengingat luas geografis wilayah Kabupaten Cirebon tidak sebanding dengan keterbatasan jumlah SDM
“Anggaran operasional perwakilan tersebut sudah ada di APBD, tapi saya lupa berapa nilainya,” ujar Ronianto.
Mengenai persoalan infrastruktur pendidikan yang rusak, Ronianto menyebut, keterbatasan kemampuan fiskal daerah (APBD) membuat pihaknya harus membuat skala prioritas.
“Dari data normatif, saat ini terdapat sedikitnya 700 ruang kelas di Kabupaten Cirebon yang membutuhkan rehabilitasi total maupun parsial. Dengan keterbatasan anggaran, kami berkomitmen menyelesaikan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
