SUARA CIREBON – Keberadaan kamera pengawas (CCTV) di era digital, tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai alat pemantau pasif di satu lokasi. Infrastruktur ini harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem data yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan lintas perangkat daerah (OPD).
Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana, saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Kebutuhan CCTV Kota Cirebon di Co-Working Space (CWS) DKIS Kota Cirebon pada Rabu, 15 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyusun kebutuhan CCTV yang terintegrasi, sekaligus menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital demi mendukung implementasi Smart City di Kota Cirebon.
“Fungsi teknologi adalah membantu teman-teman OPD untuk menganalisis anomali yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam melakukan tindakan pencegahan maupun mitigasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” tegas Tubagus Muhammad Maulana Yusuf.
Tubagus menjelaskan, DKIS memegang peran krusial sebagai integrator utama dalam pengembangan sistem CCTV di Kota Cirebon. Hal ini dikarenakan DKIS mengelola jaringan pemerintah kota yang menjadi backbone (tulang punggung) konektivitas antar perangkat daerah.
“Oleh karena itu, penyusunan kebutuhan CCTV perlu dilakukan secara kolektif agar perancangan sistem, spesifikasi perangkat, hingga penganggaran dapat mengacu pada standar baku yang sama,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, PT Masa Depan Indonesia Digital memaparkan pemanfaatan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) melalui platform AssistX.
Teknologi AI ini mampu menganalisis video secara real-time untuk berbagai kebutuhan kota pintar, seperti, penghitungan volume kendaraan dan deteksi pelat nomor (license plate recognition), identifikasi parkir liar dan pemantauan kerumunan massa, pengukuran antrean pelayanan publik dan deteksi dini potensi bencana seperti kemunculan asap, api, maupun genangan air.
CEO AssistX Bisma Manda Samsu, menyatakan bahwa seluruh fitur AI yang mereka kembangkan bersifat fleksibel.
“Kami mengembangkan seluruh fitur AI secara in-house, sehingga dapat melakukan kustomisasi secara langsung sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD,” jelas Bisma.
Melalui rapat koordinasi ini, setiap perangkat daerah diminta untuk segera memetakan kebutuhan CCTV spesifik mereka dalam waktu tiga minggu ke depan.
Hasil pemetaan ini nantinya akan menjadi dasar DKIS dalam menyusun panduan teknis integrasi, template spesifikasi pengadaan, serta menentukan lokasi prioritas tahap pertama.
Pada tahap awal, fokus penempatan CCTV akan diprioritaskan pada titik-titik dengan tingkat risiko tinggi, volume aktivitas masyarakat yang padat, serta area yang membutuhkan kolaborasi penanganan lintas OPD. Rencana matang ini ditargetkan rampung sebelum dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan satu bulan mendatang.
Dengan adanya kesamaan persepsi antar-OPD ini, Pemerintah Kota Cirebon optimistis dapat membangun sistem pengawasan yang jauh lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung pengambilan keputusan kebijakan berbasis data (data-driven decision making).
Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan berbagai perangkat daerah terkait. Di antaranya Dinas Perhubungan, Satpol PP, DPKP, DPRKP, DPUTR, DLH, BPBD, perwakilan dari lima kecamatan, serta bidang-bidang di lingkungan DKIS. Turut hadir pula PT Masa Depan Indonesia Digital melalui platform AssistX sebagai narasumber teknologi.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
