SUARA CIREBON – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon telah menjalin koordinasi lintas sektoral guna penanganan sampah di sejumlah wilayah agar tidak terjadi penumpukan berlarut-larut.
Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan dan Kebersihan DLH Kabupaten Cirebon, Yanto, mengatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan jajaran camat hingga para kuwu setempat, khususnya di wilayah terdampak penumpukan parah seperti Kecamatan Arjawinangun dan Kecamatan Weru. Koordinasi tersebut, dalam upaya aksi nyata pengangkutan massal sampah liar yang ada di dua kecamatan tersebut.
Yanto mengakui, tantangan di lapangan dalam penanganan sampah ini masih cukup berat, mengingat volume sampah yang melimpah. Sebagai gambaran, untuk wilayah Arjawinangun saja dibutuhkan sedikitnya 20 ritase armada dump truck untuk membersihkan dan memindahkan sampahnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Gunung Santri.
Menurut Yanto, selain kendala alat berat di TPA, keterbatasan jumlah armada operasional juga menjadi faktor penentu kecepatan penanganan. Saat ini, DLH hanya memiliki total 64 unit mobil pengangkut. Jumlah tersebut harus dibagi untuk pelayanan di wilayah timur sebanyak 20 unit armada dan sisa unit armada lainnya untuk melayani berbagai titik di wilayah barat.
Dengan jumlah armada yang terbatas, petugas harus mengatur jadwal pelayanan secara bergiliran ke berbagai tempat lain yang juga membutuhkan penanganan serupa.
Saat ini, lanjut Yanto, fokus utama adalah langkah taktis jangka pendek. Target utamanya adalah mengosongkan titik-titik tumpukan sampah liar secepat mungkin. DLH menargetkan, dalam minggu-minggu ini sudah mulai bergerak untuk mengangkut sampah di Arjawinangun, Weru, dan titik lainnya secara bertahap.
“Jangka pendeknya, sampah-sampah ini harus segera diangkut,” ujarnya.
Seperti diketahui, penumpukan sampah telah berlangsung cukup lama di sejumlah titik, termasuk kawasan Pasar Batik, Kecamatan Arjawinangun, hingga Kecamatan Weru. DLH mengakui, kondisi itu terjadi akibat adanya kendala teknis pada fasilitas pembuangan akhir.
Pemerintah daerah sendiri sebenarnya tidak tinggal diam. Upaya pengangkutan sampah rutin dilakukan, baik berdasarkan permintaan warga maupun saat volume sampah terpantau sudah mulai meninggi. Namun, proses ini mengalami hambatan besar di hulu akibat rusaknya alat berat di TPA Gunungsantri.
“Saat ini kami menghadapi keterbatasan terkait kondisi di TPA Gununsantri,” jelasnya.
Beberapa alat berat yang digunakan untuk penataan dan penanganan sampah di TPA tersebut mengalami kerusakan. Akibatnya, pengelolaan sampah di TPA menjadi kurang maksimal dan memicu penumpukan di beberapa TPS maupun titik sampah liar.***
