SUARA CIREBON – Lima kecamatan di Kabupaten Cirebon dipetakan memiliki potensi tinggi mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan evaluasi kejadian dalam tiga tahun terakhir, wilayah tersebut mencakup Kecamatan Klangenan, Gegesik, Sedong, Mundu, dan Gempol.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, mengatakan pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam mengantisipasi dampak kekeringan.
“Berdasarkan pemetaan data tiga tahun terakhir, ada lima kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih,” kata Syamsul, Kamis (13/8/2026).
Dari lima kecamatan tersebut, laporan kekurangan air bersih telah diterima BPBD dari sejumlah wilayah di Kecamatan Gegesik, Klangenan, dan Sedong.
BPBD kemudian mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak, di antaranya Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik; Desa Slangit, Kecamatan Klangenan; Desa Sampiran, Kecamatan Talun; serta Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong.
“Sebanyak 24.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat. Air tersebut diangkut menggunakan armada tangki berkapasitas sekitar 4.000 liter,” jelasnya.
Menurut Syamsul, distribusi air menggunakan tangki menjadi langkah penanganan sementara bagi warga yang mulai kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, langkah tersebut tidak dapat menjadi solusi jangka panjang apabila kemarau berlangsung lebih lama.
Berdasarkan data penanganan dan pemetaan wilayah, potensi dampak krisis air bersih diperkirakan dapat menjangkau sekitar 563.000 jiwa di wilayah terdampak maupun kawasan yang memiliki risiko kekeringan.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan bukan sekadar persoalan satu atau dua desa,” ujarnya.
Karena itu, Pemkab Cirebon mulai menyiapkan langkah penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kedeputian Kedaruratan BNPB untuk mengusulkan pembangunan 10 titik sumur bor baru.
Pemkab juga mengusulkan penambahan armada tangki air untuk mempercepat distribusi apabila wilayah terdampak kekeringan terus bertambah.
“Sumur bor menjadi salah satu solusi yang dipandang efektif karena dapat menyediakan sumber air yang lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan distribusi tangki,” katanya.
Syamsul menyebut pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah seperti Greged dan Gempol telah membantu masyarakat mendapatkan akses air ketika pasokan air permukaan terbatas.
Selain sumur bor, pemerintah menyiapkan rencana normalisasi embung sebagai bagian dari upaya memperkuat cadangan air menghadapi musim kemarau.
“Selain sumur bor, kami juga menyiapkan rencana normalisasi embung,” ujarnya.
Menurut Syamsul, embung yang memiliki daya tampung optimal dapat menjadi tempat penyimpanan cadangan air. Air yang tertampung saat musim hujan nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber air pada musim kemarau.
“Dengan demikian, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan ketika warga sudah mulai kesulitan mendapatkan air, tetapi juga dipersiapkan jauh sebelum musim kemarau kembali datang,” katanya.
Selain krisis air bersih, kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran lahan. Kondisi lahan yang kering membuat rumput, semak, dan material mudah terbakar ketika terkena sumber api.
Karena itu, status siaga darurat yang ditetapkan BPBD mencakup dua ancaman, yakni kekeringan dan kebakaran lahan.
Syamsul menegaskan, penanganan kekeringan membutuhkan kesiapsiagaan lintas sektor. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan pasokan air bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat langkah antisipasi kebakaran selama musim kemarau.
“Karena itu, pembangunan sumur bor, normalisasi embung, serta penambahan armada tangki menjadi pekerjaan penting yang diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
