SUARA CIREBON – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon mencatat 97 kasus hingga Agustus 2026.
Jumlah tersebut meningkat 29,33 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebanyak 75 kasus.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan kenaikan angka kasus tidak selalu berarti kekerasan semakin banyak. Menurutnya, peningkatan laporan juga dapat menunjukkan semakin beraninya masyarakat melaporkan kasus yang dialami.
“Kalau sampai Agustus 2026 ini ada 97 kasus, sementara tahun 2025 sampai Agustus ada 75 kasus. Artinya ada kenaikan sekitar 29,33 persen,” ujar Indra, Selasa, 18 Agustus 2026.
Ia menilai meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan penanganan kekerasan turut mendorong korban maupun keluarga korban untuk mencari bantuan.
“Ini menunjukkan adanya keberanian masyarakat untuk bersuara. Kepercayaan publik terhadap pelayanan kita juga semakin baik,” katanya.
Dari 97 kasus yang tercatat tahun ini, sebanyak 61 kasus melibatkan korban anak. Angka tersebut naik dari 55 kasus pada periode yang sama 2025 atau meningkat sekitar 10,9 persen.
Dari 61 korban anak tersebut, 25 merupakan anak laki-laki dan 36 anak perempuan. Sementara itu, kasus yang melibatkan perempuan dewasa mengalami kenaikan lebih tajam, dari 20 kasus pada 2025 menjadi 36 kasus pada 2026 atau meningkat sekitar 80 persen.
Kelompok anak masih menjadi kelompok paling rentan. Dari keseluruhan korban, sekitar 62,89 persen merupakan anak.
Berdasarkan kelompok usia, korban terbanyak berada pada rentang 13-17 tahun dengan 33 korban, disusul kelompok usia 6-12 tahun sebanyak 24 korban.
Menghadapi peningkatan tersebut, DPPKBP3A Kabupaten Cirebon memperkuat penanganan korban sekaligus memperluas pencegahan hingga tingkat desa.
Salah satunya melalui akselerasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) dengan membentuk relawan yang berperan memberikan pendampingan dan respons awal terhadap persoalan perempuan dan anak di tingkat desa maupun kelurahan.
“Kita berharap DPPKBP3A tidak hanya fokus pada penanganan di hilir, tetapi juga secara masif memperkuat pencegahan di tingkat akar rumput, mulai dari desa,” ungkapnya.
Kabupaten Cirebon menjadi salah satu wilayah pilot project pelaksanaan RBI di Jawa Barat. Program tersebut mulai disosialisasikan dan dikembangkan di sejumlah wilayah.
RBI juga diarahkan untuk memperkuat keterhubungan layanan Posyandu dengan penanganan persoalan sosial di masyarakat. Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan, tetapi juga menjadi salah satu pintu awal untuk mendeteksi persoalan yang dialami masyarakat.
“Kalau Posyandu mendeteksi ada persoalan, RBI yang kemudian ikut menangani dan menindaklanjutinya, jadi nanti tidak berhenti hanya pada pelayanan Posyandu,” jelas Indra.
Selain RBI, DPPKBP3A terus mengoptimalkan peran Motekar sebagai bagian dari penguatan pencegahan dan pendampingan masyarakat.
Dari 97 kasus yang tercatat hingga Agustus 2026, seluruh korban telah mendapatkan penanganan melalui layanan yang tersedia. Sebanyak 58 korban mendapatkan layanan pengaduan, 34 korban didampingi dalam proses penegakan hukum, dan 14 korban difasilitasi untuk pemulangan.
Menurut Indra, penguatan layanan di tingkat desa diperlukan agar masyarakat tidak harus menunggu persoalan berkembang menjadi kasus yang lebih berat sebelum mendapatkan pendampingan.
DPPKBP3A juga menyoroti pola pengasuhan anak sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian, terutama pada keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
“Anak-anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan, pola pengasuhan tentu berbeda ketika anak tidak bersama ibunya,” katanya.
Karena itu, pencegahan kekerasan membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, pemerintah desa, kader, relawan dan masyarakat.
“Penguatan strategisnya ada di desa. Kita ingin RBI benar-benar hadir sampai ke tingkat bawah sehingga penanganan dan pencegahan kekerasan bisa dilakukan langsung di lini terdepan,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
