SUARA CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon membahas kemungkinan kebijakan khusus untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan dalam rapat pimpinan bersama seluruh kepala perangkat daerah di Ruang Paseban, Kantor Bupati Cirebon, Kamis, 27 Agustus 2026.
Rapat tersebut membahas penanganan dampak kemarau yang melanda sejumlah wilayah, termasuk kemungkinan pemberian kebijakan khusus terkait kebutuhan air bersih masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, H Hendra Nirmala, mengatakan kekeringan saat ini terjadi di sejumlah desa, di antaranya Desa Slangit, Kreyo, Cupang, Sampiran, Karangwuni, dan Winduhaji.
“Laporan dari BPBD terus kami pantau,” ujar Hendra.
Menurut Hendra, salah satu pembahasan dalam rapat pimpinan adalah kemungkinan adanya kebijakan khusus terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah memberikan keringanan biaya pengambilan air untuk kebutuhan distribusi bantuan.
Namun, pihak PDAM Tirta Jati menawarkan pelayanan pengisian air secara gratis bagi kendaraan BPBD yang melakukan distribusi bantuan.
Meski demikian, Hendra menekankan PDAM sebagai perusahaan daerah harus tetap sehat dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah, kata Hendra, saat ini masih memprioritaskan penanganan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih untuk konsumsi.
Pemkab Cirebon belum menghitung dampak kekeringan terhadap lahan pertanian.
“Untuk dampak lahan pertanian belum kami hitung. Saat ini fokusnya masih pada kekeringan air baku atau kebutuhan air bersih masyarakat,” jelasnya.
Sebagai langkah cepat, Pemkab Cirebon terus menggandeng berbagai pihak untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Selain BPBD, bantuan juga datang dari Baznas Kabupaten Cirebon yang telah menyalurkan bantuan ke sejumlah desa serta dukungan dari Polresta Cirebon.
Sementara untuk solusi jangka menengah dan panjang, Pemkab Cirebon berencana membangun sumur pantek di wilayah yang menjadi titik rawan kekeringan.
Kedalaman sumur tersebut diproyeksikan mencapai 130 hingga 180 meter agar mampu memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau.
“Daerah-daerah kritis nantinya akan kita bangun sumur pantek dalam. Harapannya, saat musim panas tiba, persoalan kekeringan bisa lebih tertangani,” pungkasnya.
Rapat pimpinan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Cirebon H Agus Kurniawan Budiman, Plt Direktur Utama PDAM Tirta Jati Hendra Chandra Saputra, Ketua Baznas Kabupaten Cirebon KH Ahmad Zaeni Dahlan, serta para kepala perangkat daerah.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
