SUARA CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti besarnya porsi anggaran pendidikan untuk belanja gaji serta perlunya peningkatan kualitas pembelajaran. Pengelolaan anggaran dinilai harus berdampak nyata terhadap kompetensi guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan peningkatan hasil pendidikan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja gabungan Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Pendidikan dan Bapperida Kabupaten Cirebon, Selasa, 13 Oktober 2026. Rapat membahas evaluasi penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengelolaan anggaran, mutu tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga penanganan anak tidak sekolah (ATS).
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mengatakan besarnya anggaran pendidikan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan yang terukur.
Ia menyoroti porsi anggaran Dinas Pendidikan yang sebagian besar digunakan untuk belanja gaji. Menurutnya, kebutuhan peningkatan kompetensi guru, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan fasilitas sekolah juga harus menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran.
“Porsi anggaran di Dinas Pendidikan ini lebih besar untuk gaji. Ini yang perlu kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Sophi mendorong Dinas Pendidikan mengevaluasi capaian pendidikan secara menyeluruh. Kebijakan dan program yang dijalankan, menurutnya, perlu diperbarui berdasarkan persoalan nyata di lapangan agar upaya peningkatan mutu pendidikan lebih efektif.
Berita Terkait
Dalam rapat tersebut, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon disebut berada di peringkat ke-18 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Capaian itu perlu menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan langkah perbaikan yang terukur.
“Saya meminta kepada Dinas Pendidikan menyampaikan data yang terbuka, persoalan yang sebenarnya, serta langkah perbaikan yang terukur,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan anggaran daerah memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Pendidikan, lanjutnya, tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.
Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi perhatian. Selain itu, Sophi mendorong penguatan pembelajaran sejarah, adat istiadat, dan budaya Cirebon untuk menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman.
Ia turut meminta Dinas Pendidikan mengoptimalkan publikasi sekolah negeri melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas informasi mengenai program dan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Integritas, profesionalisme, dan kompetensi tenaga pendidik juga menentukan kualitas pembelajaran.
Hasan, yang akrab disapa Kang Hasan, mendorong peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter peserta didik.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan memastikan keberlanjutan pendidikan siswa dari jenjang SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA. Pendataan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi anak yang tidak melanjutkan sekolah sehingga pemerintah dapat menyiapkan langkah penanganan yang tepat.
Selain itu, Hasan menyoroti pentingnya keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar lulusan sekolah memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
“Kita terbuka hari ini, kita mencari solusi,” ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap Dinas Pendidikan dan Bapperida dapat merumuskan langkah perbaikan yang terukur, mulai dari efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan kompetensi guru, hingga penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Cirebon.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
