SUARA CIREBON – Pelaksanaan program Kampung Bersih di 40 desa binaan di Kabupaten Cirebon belum menunjukkan hasil yang merata. Sejumlah desa mulai mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi, sedangkan desa lainnya masih berfokus pada pemilahan sampah.
Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Suyanto, mengatakan, program Kampung Bersih bertujuan mengurangi volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, yakni di tingkat desa.
Menurut Suyanto, hampir separuh dari 40 desa binaan tersebut belum menjalankan pengelolaan sampah secara maksimal. Meski demikian, proses pembenahan mulai berjalan melalui pendampingan yang diberikan kepada masing-masing desa.
Program Kampung Bersih memiliki masa kontrak enam bulan. Pendampingan dilakukan untuk mendorong desa agar mampu mengelola sampah secara mandiri, mulai dari pemilahan hingga pengolahan.
“Setiap kecamatan diwakili satu desa binaan. Pendampingan dilakukan oleh tenaga pendamping dengan rasio satu orang untuk lima desa,” ujar Suyanto, Rabu (28/10/2026).
Ia mencontohkan Desa Susukanlebak, Kecamatan Susukanlebak, sebagai salah satu desa yang menunjukkan perkembangan positif. Pengelolaan sampah di desa tersebut tidak hanya sebatas pemilahan, tetapi juga mulai menghasilkan produk turunan berupa paving block dan kerajinan hiasan.
Berita Terkait
“Desa Susukanlebak benar-benar bagus dalam proses pengolahan sampahnya. Sampah bisa diselesaikan di desa sendiri, sedangkan desa lainnya masih belum maksimal,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, setiap desa menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp25 juta yang ditransfer langsung ke rekening desa. Dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan, antara lain untuk pengadaan komposter, perbaikan hanggar, serta sarana budidaya maggot.
DLH juga memprioritaskan pengadaan alat pengomposan untuk mengolah sampah organik. Langkah ini diharapkan memperkuat pemilahan sampah berdasarkan jenisnya sekaligus mengurangi sampah yang harus dibawa ke TPA.
Namun, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Karena itu, tenaga pendamping tetap berperan dalam sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan rutin di lapangan.
Suyanto mengatakan, hingga akhir masa kontrak, DLH masih berfokus memperkuat kemampuan 40 desa binaan dalam mengelola sampah secara mandiri. Sementara itu, kelanjutan program pada tahun depan masih menunggu kepastian anggaran.
“Fokus kita bagaimana 40 desa itu bisa benar-benar mengelola sampah sendiri dan melakukan pemilahan secara mandiri,” ungkapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
