MAJALENGKA, SC- Prihatin dengan keterlibatan pengusaha lokal, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Majalengka melakukan audiensi dengan DPRD Majalengka.Tak hanya minimnya keterlibatan pengusaha lokal yang dinilai dipinggirkan,para petinggi Kadin juga berdialog terkait keberadaan Bandara BIJB Kertajati, Tol Cisumdawu dan industrialisasi di Kabupaten Majalengka, Selasa (5/11) di ruang rapat paripurna DPRD Majalengka.
Ketua Kadin Majalengka, H. Budi Victoriyadi seusai rapat dengar pendapat dengan DPRD mengatakan, banyak hal yang dibicarakan dalam audensi. “Ada beberapa hal yang kita sampaikan tadi, mulai masalah serapan tenaga kerja lokal di perusahaan yang beroperasi, masalah keterlibatan pengusaha lokal, investasi dan tenaga kerja, TIK (teknologi, informasi, komunikasi) dan hal lainnya yang regulasinya belum jelas,” katanya.
Selain itu kata Budi, ada hal lain yang disampaikan kepada wakil rakyat yang menurut penilaian Kadin perlu segera ditindaklanjuti. Misalnya masalah RDTR yang sampai sekarang belum ada, baik itu di Kertajati, Jatitujuh di sekitar Bandara Kertajati malah dibuat oleh OSS dan menghilangkan kewenangan pemerintah daerah.
“Kami di Kadin proaktif memperjuangkan ini, dengan harus ada kejelasan regulasi sesuai dengan Visi Misi Bupati saat ini,”ujarnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Majalengka dari Fraksi Nasdem Dasim Raden Pamungkas berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang dikemukan oleh Kadin. “Kita aakan menindaklanjuti, kalau perlu kita kedepan akan melibatkan dinas terkait saat RDP,” katanya.
Sedangkan anggota DPRD Suparman mengatakan, terkait BIJB dan tol serta industri mengatakan harusnya sudah bekerjasama dengan pengusaha provinsi dan nasional, namun nyatanya belum terjalin dengan terungkapnya di rapat dengar pendapat ini.
“Pengusaha Majalengka memang harus didorong supaya maju dengan adanya BIJB dan tol ini, dan kita harus buat regulasinya yang perlu ditambahkan,” tukas politisi Golkar ini. (Dins)
