Soal Sikap Terkait Wacana Pilkada dan Pilpres Dikembalikan oleh Parlemen
CIREBON, SC- Anggota Dewan Kota Cirebon Fraksi Gerindra Fitrah Malik ikut berpendapat soal wacana evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Bahkan wacana mengerucut pada Pilkada melalui DPRD dan Pilpres kembali dipilih oleh MPR.
Fitrah Malik mengatakan, untuk saat ini pihaknya belum beran bersikap, tetapi akan ikut apa saja ketentuan atau keputusan dari pusat. Karena itu, sebagai kader Gerindra, Fitrah belum bisa menyampaikan pandangannya soal itu.
“Intinya sih kita ngikut aja terkait itu. Saya juga belum bisa menyampaikan pandangan kami, karena persoalan ini terkait dengan partai. Barangkali ketika saya menyampaikan hal seperti ini kebijakan dari partai yang dipusatkan kita belum tahu,” ujar Fitrah saat ditemui Suara Cirebon di ruangan kerjanya, Senin (2/12).
Fitrah mengakui, soal Pilkada melaui DPRD ini Partai Gerindra pusat sampai saat ini belum ada penyampaian kepada pihaknya untuk mendukung atau tidak. “Ya belum ada juga penyampaian ke kita untuk mendukung atau tidak,” tuturnya.
Tak hanya itu, Fitrah juga mengomentari soal usulan Pemilihan Presiden (Pilpres) kembali dipilih oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI. Namun bagi Fitrah jika wacana itu ditetapkan, maka demokrasi di Indonesia alami kemunduran.
Namun, pihaknya menyakini wacana tersebut muncul karena banyak pertimbangan. “Ya memang sebenarnya kalu melihat dari itu (Pilpres kembali dipilih MPR, red) tampaknya kita mundur ke belakang, tetapi keputusan yang diambil saya yakin banyak pertimbangan, sehingga kalaupun jadi itu ditetapkan, intinya semuanya akan dirapatkan bersama dan keputusan bersama,” paparnya.
Fitrah pun berharap, dalam melakukan kebijakan atau keputusan pemerintah pusat mampu melakukan keputusan yang terbaik, pihaknya pun menyakini wacana ini akan lebih dikaji terlebih dahulu.
“Harapan kami di pusat mampu memberikan keputusan yang terbaik, apapun keputusannya, di daerah tetap ikut. Ya artinya wacana ini saya yakin harus dikaji terlebih dahulu, tetapi kalau ini ditetapkan akan banyak pertimbangan,” katanya.
Pihaknya juga memberikan masukan terkait hal ini, pemerintah pusat harus mempertimbangkan semua aspek. Sehingga pemilihan presiden telah melalui parlemen harus berdasarkan kajian dan kalkulasi yang matang.
“Yang paling penting mendengar aspirasi masyarakat dari bawah,” tutup dia. (M Surya)
