Partai Nasdem Usulkan agar Gubernur saja yang Dipilih Legislator karena Hanya Pembantu Presiden
CIREBON, SC- Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Cirebon, Harry Saputra Ghani menegaskan, pihaknya sangat menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD. Baginya, hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi.
Harry menilai, jika wacana ini disetujui, maka semangat
demokrasi akan mengalami kemunduran, sebab Pilkada adalah bagian dari semangat
reformasi, agar masyarakat dapat memilih calon kepala daerah yang berasal dari
masyarakat.
“Mundur banget. Kalau kita tahu semangat dari
Pilkada, itu kan bagian dari semangat reformasi, agar namanya
masyarakat bisa memilih calon-calon kepala daerah yang berasal dari
masyarakat,” ujarnya kepada Suara Cirebon, Kamis (28/11).
Menurut Harry, terpilihnya Jokowi sebagai kepala negara
adalah bagian dari produk pemilihan secara langsung dari masyarakat. Bahkan
dalam pandangannya Pilkada langsung termasuk salahsatu amanah dari reformasi.
“Artinya Pak Presiden hari ini merupakan produk hasil
reformasi yaitu melalui pemilihan langsung. Ada plus dan minus tentunya. Kita
harus lihat bahwa esensinya itu Pilkada langsung dari masyarakat. Saya pribadi
melihat Pilkada langsung itu amanah daripada reformasi dan sistem demokrasi
kita,” lanjut dia.
Ia tidak sepakat bila Pilkada melaui DPRD. Namun, jika
wacana itu diberlakukan, maka lebih baik berlaku ke Pemilihan Gubernur (Pilgub)
saja sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 bahwa gubernur itu kepanjangan dari
presiden atau pemerintah pusat.
Jika kebijakan itu berlaku untuk Pilgub sangat tepat
sekali. Pihaknya juga memberikan dua usulan untuk sisitem pemilihan gubernur
yakni dipilih DPRD provinsi atau secara langsung dipilih presiden. Pasalnya,
gubernur kepanjangan dari pemerintah pusat.
