KOTA CIREBON, SC- Walikota Cirebon Drs H Narshrudin Azis belum lama ini, menyatakan Kota Cirebon tidak akan melakukan lokcdown lokal dengan alasan akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
Terkait hal itu, Pengurus Cabang (PC) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cirebon menanggapi pernyataan Walikota Cirebon. Hal tersebut disampaikan Ketua PC HMI Cirebon Bambang Hermanto kepada Suara Cirebon, Senin (30/3/2020).
Bambang mengatakan, alasan walikota tidak lokcdown dikarenakan perekonomian masyarakat menurut dia alasan tersebut kurang pas disampaikan. Pasalnya perekonomian di Kota Cirebon sudah sangat jelas, akan tetapi, kata Bambang, jika pemkot tidak melakukan lokcdown setidaknya juga tidak membatasi ruang gerak masyarakat.
BACA JUGA: Pasien Positif Tambah Satu
“Bagi saya kurang pas juga, karena perekonomian itu jelas, kalaupun ada wabah di tingkat nasional itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Cuman untuk di tingkat daerah, kalaupun tidak melokcdownkan harusnya pemerintah tidak membatasi persoalan ruang gerak masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, masyarakat Kota Cirebon telah dibuat bingung oleh keputusan kepala daerah yang tidak ingin melokcdown akan tetapi sering membubarkan kegiatan masyarakat yang bersifat kerumunan.
“Harusnya Pemkot Cirebon itu tegas, kalaupun memang tidak mau melokcdown biarkan masyarakat berekspresi bebas dan melakukan aktifitas, kalaupun walikota mau melokcdown kan paling tidak masyarakat akan mematuhi peraturan dari Walikota Cirebon. Agar apa? agar ada kepastian hukumnya, bukan hari ini membuat bingung masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA: 11 Bus Akan Bawa Santri Lirboyo Pulang Ke Cirebon
Sebagai kota transit, lanjut Bambang, setidaknya Pemkot Cirebon melakukan lockdown wilayah, agar tidak sembarang orang luar Kota Cirebon dapat masuk. Kalaupun ada orang luar Kota Cirebon masuk, setidaknya harus memiliki surat pengantar dari dinas kesehatan setempat, untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak terjangkit Covid-19.
“Kalau misal Kota Cirebon masih membebaskan secara aktif mengenai warga luar Cirebon masuk, itu akan menyebabkan Kota Cirebon sebagai kota transit nanti menjadikan Kota Cirebon tidak aman dari wabah itu,” imbuhnya.
Bambang menyampaikan, sejak Kabupaten Cirebon menjadi zona merah Covid-19. Untuk itu, setidaknya Kota Cirebon sebagai daerah tetangga, harus melakukan lockdown lokal, dikarenakan Kota Cirebon sebagai kota transit untuk para wisatawan.
“Kita tahu sendiri Kabupaten Cirebon jadi zona merah, nah setidaknya walikota harus bisa melokcdownkan kota sehingga tidak banyak orang-orang yang masuk ke Kota Cirebon yang belum tahu para pendatang itu bawa virus atau tidak,” paparnya.
BACA JUGA: 500 TKI Kabupaten Cirebon Pulang Bulan Ini di Tengah Wabah Corona
Akan tetapi, lanjut Bambang, HMI Cirebon mendukung kebijakan Pemerintah Kota Cirebon untuk menutup klaster-klaster masuknya virus corona ke Kota Cirebon. Hal itu dilakukan pemerintah dengan bersinergi organisasi kemahasiswaan. Pasalnya, mereka akan siap membantu Pemkot Cirebon berjuang untuk kemanusiaan.
Tak hanya itu, HMI pun mendesak Pemkot Cirebon untuk memperhatikan para pegawai medis yang kontak langsung dengan pasien ODP, PDP ataupun positif Covid-19.
“Hari inikan untuk para pegawai medis tidak diperhatikan, padahal mereka berjuang untuk kemanusiaan. Mereka juga punya keluarga, jadi kalau mereka tidak diperhatikan untuk kesehatan mereka atau secara keamanan mereka dalam penanganan yang terkena Covid-19,” pungkas Bambang. (M Surya)
