Ada Tambahan Anggaran Rp1 M dari Sebelumnya Rp7,5 M Menjadi Rp8,6 M
SUMBER, SC- Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil kembali menggelar Video Conference (Vicon) dengan seluruh pemda dan pemkot di Jabar, termasuk Pemda Kabupaten Cirebon, Senin siang (23/3/2020). Hal itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyebaran dan penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.
Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg bersama Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 juga melaporkan perkembangan dan data terbaru masyarakat yang masuk dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).
BACA JUGA: Cegah Covid-19 Bisa Pakai DD
Usai Vicon, Imron mengatakan, selain memberikan arahan kepada seluruh Pemda dan Pemkot se-Jabar, gubernur juga meminta semua pemda meng-update data PDP dan ODP ke Pemerintah Provinsi Jabar.
“Kita pun akan selalu meng-update ke (pemprov) sana,” ujar Imron, Senin (23/3/2020).
Dia mengungkapkan, data PDP yang dilaporkan ke Gubernur per hari Senin kemarin, dengan jumlah sebanyak 22 orang. Mereka berada dalam pengawasan di beberapa Rumah Sakit (RS), yakni RS Gunungjati, RS Mitra Plumbon, RSUD Waled dan RS Paru Sidawangi. Sedangkan RS yang paling banyak menangani adalah RSUD Waled, yakni mengawasi 12 PDP.
“Sekarang sudah ada 22 (PDP), kalau yang positif masih tetap satu di (RS) Gunungjati,” papar Imron.
Sedangkan untuk ODP, lanjut Bupati, jumlahnya sebanyak 97 orang, 66 orang di antaranya sudah dinyatakan selesai pemantauan. Sedangkan sisanya, 33 orang masih dalam pemantauan.
“Kalau yang ODP, laki-laki ada 59 dan perempuan ada 38,” ungkap Imron.
BACA JUGA: Jangan Khawatir, SOR Watubelah Hanya Untuk Rapid Tes
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni menyampaikan, sebagai wilayah yang masuk zona merah, Kabupaten Cirebon akan mendapat droping alat rapid tes Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Jabar. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu droping tersebut, karena dari delapan daerah zona merah di Jabar, baru Bekasi dan Bogor yang sudah di droping.
“Nanti pasti akan dikirim untuk pemeriksaan rapid tes-nya. Kalau tempatnya di SOR Watubelah,” ucap Enny.
Selain akan dikirim oleh Pemprov Jabar, sebenarnya Pemda Kabupaten Cirebon sendiri sudah membeli alat untuk Rapid tes sebanyak 10 ribu buah. Sayang, pihaknya terpaksa harus menunggu rapid tes yang sudah dipesan itu, karena alatnya baru akan dikirim pada dua minggu mendatang.
“Untuk pelaksanaan rapid tes nanti tidak dilakukan ke semua masyarakat, tapi dipilih warga yang ODP, warga yang ada kontak dengan ODP atau keluarga ODP,” jelas Enny.
BACA JUGA: Menanti Droping Alat Rapid Tes Covid-19
Dengan adanya rencana tersebut, imbuh Enny, pihaknya harus menambah anggaran sebanyak Rp1 miliar lebih dari yang sudah disediakan sebelumnya, yakni Rp7,5 miliar. Sehingga, jumlah anggarannya menjadi Rp8,6 milyar. Total anggaran tersebut, selain untuk menyediakan sarana, prasarana dan Alat Pengamanan Diri (APD) petugas medis, juga untuk rencana rapid tes di SOR Watubelah.
“Untuk APD baju seperti baju astronot itu ada yang bisa dicuci dan ada yang sekali pake. Levelnya pun beda-beda, ada yang harganya rp 800 ribu untuk bajunya saja, itu belum untuk penutup kepalanya, sarung tangannya, kacamata dan lainnya,” ungkapnya. (Islah/SC)
