CIREBON, SC- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto menilai, kondisi Kabupaten Cirebon saat ini dalam posisi gawat. Hal itu menyusul terkuaknya puluhan ribu warga di Kabupaten Cirebon yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Keluarga (KK). Oleh karenanya, Hermanto meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) bertanggung jawab.
“Puluhan ribu warga kabarnya tidak punya KK, tapi punya KTP. Ini situasi gawat, karena KK kan kebutuhan administrasi sehari hari juga. Jadi Kadisdukcapil harus bertanggung jawab,” kata Hermanto, Jumat (24/4/2020).
Dia menjelaskan, terkuaknya fakta baru itu menunjukkan manajemen Disdukcapil Kabupaten Cirebon yang amburadul. Hal itu, berimbas pada kuota 29 ribu KK yang terancam gagal menjadi penerima bantuan karena belum memiliki NIK KK. Anehnya, mereka malah sudah memiliki KTP karena sudah tercatat di Disdukcapil.
Baca Juga: Bupati Pantau Check Point
Menurut Hermanto, dengan kondisi tersebut dia menilai ada yang tidak beres dan merugikan masyarakat. Pasalnya, mereka sudah punya KTP tapi NIK KK-nya tidak ada. “Orang yang sudah punya KTP, otomatis harus punya NIK KK. Tapi buktinya sekarang puluhan ribu KK terancam tidak menerima bantuan dari pusat gara-gara tidak punya NIK KK,” tukas Hermanto.
Untuk itu, Hermanto meminta pihak eksekutif tidak main-main dengan masalah data riil untuk bantuan Covid-19 ini. Karena hal itu terkait dengan perubahan anggaran. Dan dewan tidak asal merubah jumlah anggaran, jika data yang disodorkan belum valid. Hermanto mengaku aneh dengan pihak eksekutif yang dalam beberapa hari selalu belum siap dengan data riil.
Padahal, masyarakat terdampak Covid-19 ini membutuhkan secepatnya bantuan dari pemerintah. “Masyarakat sedang membutuhkan bantuan dan pusatpun menunggu data. Tolonglah seriusin soal data ini kapan rilnya. Kalau data dari disdukcapil saja tidak jelas, pemerintah pusat yang mau membantu ketika kita tidak bisa memenuhi syaratnya, daerah juga yang kena imbasnya,” tukasnya.
Baca Juga: Dana Desa Raib karena Kecerobohan
Senada, Mahmud Jawa dari Fraksi Demokrat meminta Bupati Cirebon, Drs H Imron untuk lebih berkonsetrasi lagi melihat kinerja Kadisdukcapil. Dalam hal ini, Mahmud Jawa melihat ada keteledoran pihak Disdukcapil yang menyebabkan munculnya masalah dan imbasnya merugikan masyarakat.
“Data kan jelas ada di Disdukcapil, muncul nama muncul alamat karena ada KTP. Tapi kenapa tidak ada NIK KK-nya. Jelas ini bentuk keteledoran,” ungkapnya.
Baca Juga: DPRD Pastikan akan Ajukan Pakta Integritas Cawabup
Sebelumnya, Dinsos Kabupaten Cirebon menyebutkan, dari kuota 58.700 KK, Kabupaten Cirebon baru bisa memenuhi 29.700 KK, karena salah satu syaratnya harus mempunyai NIK KK. Sementara sisanya, sampai berita ini ditulis, sebanyak 29.000 KK masih dicari. Mereka yang tidak memiliki NIK KK itu ternyata sudah memiliki KTP. (Islah)
