CIREBON, SC- Kebijakan Walikota Cirebon, Drs H Narshrudin Azis SH yang kekeh tidak melakukan karantina wilayah akan mengakibatkan risiko tinggi pada masyarakat Kota Cirebon. Tetapi jika melakukan karantina pun Pemerintah Daerah harus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan pemerhati sosial Kota Cirebon, Ajat Sudrajat kepada Suara Cirebon saat diminta tanggapan terkait Pemkot Cirebon yang tidak akan melakukan karantina wilayah selama wabah Covid-19.
“Jadi ini dilematis, satu sisi ia (Walikota Cirebon) mengamankan kebijakan Pemerintah Provinsi, disisi lain juga Walikota harus mempertimbangkan kondisi daerah,” kata Ajat.
Dikatakan Ajat, pada situasi seperti, tidak akan mungkin melarang atau menghalangi orang yang akan ke Cirebon. Selain itu, Kota Cirebon sebagai jalur lintas yang menuju Kabupaten Cirebon.
“Artinya ini daerah perbatasan, jadi dalam hal ini kita membutuhkan pengertian warga Kota Cirebon tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, Kota atau Kabupaten,” jelasnya.
Ajat menambahkan, pemerintah daerah juga berfikir untuk menyelamatkan rakyatnya, akan tetapi hal tersebut harus juga diimbangi ketika melakukan kebijakan tentunya akan dihitung untung ruginya.
“Yang berkaitan dengan anggaran, sementara harus diketahui oleh masyarakat penggunaannya. Anggaran itu tidak sembarangan karena itu diawasi KPK,” paparnya.
BACA JUGA: Masyarakat Kota Cirebon “Wayahe Sadar Akhirat”
Jika Pemda Kota Cirebon tidak melakukan lokcdown atau karantina wilayah, kata Ajat, setidaknya Pemda Kota Cirebon bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Seperti keberadaan tabung gas elpiji 3 Kg agar tidak hilang dari pasaran dan memastikan harga sembako tidak melonjak.
“Artinya masyarakat tidak tambah terbebani dengan kebutuhan pokok, harapan saya seperti itu Pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat,”katanya.
BACA JUGA: Tidak Ada Salat Jumat di Kota Wali
Upaya pencegahan Covid-19 di Kota Cirebon, kata Ajat, selain Pemerintah Kota Cirebon yang bertugas, kesadaran masyarakat pun sangat diperlukan saat situasi dan kondisi saat ini.
“Kesadaran dan peran masyarakat perlu, tidak hanya pemerintah saja. Ini betul tugasnya pemerintah, tapi dalam hal ini masyarakat juga harus mengerti dengan kondisi yang terjadi,” pungkasnya. (M Surya)