CIREBON, SC- Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Jawa Barat sudah diberlakukan, termasuk di Kabupaten Cirebon. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi MSi meminta Bupati Cirebon agar segera memastikan anggaran PSBB dialokasikan.
Bukan hanya itu, Luthfi juga meminta bupati untuk memastikan tim pada divisi pengamanan dan divisi pembatasan sosial bisa on track. Menurutnya, pemda harus menyiapkan juga anggaran yang ideal untuk operasionalisasi PSBB di Kabupaten Cirebon. “Saya kira anggaran yang ideal Rp8 sampai Rp10 miliar,” ujar Luthfi kemarin.
Oleh karenanya, dia juga mendesak pemerintah harus segera memastikan alokasi anggaran tersedia untuk operasionalisasi PSBB. Pasalnya, lanjut Luthfi, sejauh ini yang mengendalikan desa-desa mendata migrasi atau perpindahan warga dan penanganan isolasi mandiri para pemudik, masih dilakukan secara mandiri. “Oleh karena itu negara (pemda) harus hadir,” tegas Luthfi.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk operasional pengelolaan PSBB, minimal 40 check point bisa beroperasi dalam 24 jam non stop dengan melakukan pembatasan di tiap desa.
Baca Juga: Jika Dibutuhkan, CPPD di Kabupaten Cirebon Siap Disalurkan
Sedangkan untuk anggaran refocusing, Luthfi menyebutkan sudah tersedia Rp124 miliar. Besaran anggaran tersebut, meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp79 miliar dan biaya tak terduga sebesar Rp42 miliar yang terdapat item penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di dalamnya.
“Biaya tak terduga itu di antaranya untuk JPS. Dari Rp42 miliar itu dianggarkan Rp25 miliar untuk JPS,” papar Luthfi.
Dari slot anggaran tersebut, dia mengungkapkan, masih ada cadangan anggaran di BTT sebesar Rp17 miliar. “Nah, volume, aturan main dan kesepakatan dengan teman-teman desa, Pak Bupati sudah fikirkan dengan FKKC. Artinya masih ada cadangan Rp17 miliar di BTT. Kemudian kalau buat operasionalisasi PSBB-nya hanya Rp2,9 miliar, nilai tersebut sangat tidak memadai,” papar Luthfi.
Sebelumnya, DPRD juga menilai rencana PSBB tingkat Jawa Barat di Kabupaten Cirebon masih menyimpan persoalan. Pasalnya, dari sisi persiapan pembiayaannya DPRD menilai belum memadai. Hal itu, terlihat dari anggaran operasionalisasi Gugus Tugas yang hanya dua persen.
“Kesiapan pasukan gugus tugas segera dimatangkan, karena saya melihat dari sisi persiapan pembiayaannya belum memadai,” ujar Luthfi.
Baca Juga: Peraturan Bupati Cirebon tentang BLT DD Sudah Diteken
Namun demikian, kata Luthfi, masih ada cadangan BTT sekira Rp17 miliar yang belum teralokasikan. Oleh karenanya, dia meminta pada tim Gugus Tugas yang terkait dengan operasionalisasi PSBB segera menyusun action plan (rencana aksi).
“Jadi kita tidak ingin ada tawar menawar, mulai (Rabu) minggu depan setiap kecamatan harus ada check point dan harus operasional 24 jam. Kita ingin gugus yang ada di setiap kecamatan benar-benar mengkonsolidasikan soal PSBB yang diberlakukan di setiap desa. Kita enggak mau gap-nya terlalu jauh dengan Kuningan,” pungkas Luthfi. (Islah)
