by

Korban PHK PT Yamakawa Kembali Tuntut Keadilan

KABUPATEN CIREBON, SC- Perlawanan terhadap ketidakladilan kayawan PT Yamakawa Rattan Industry yang di-PHK sepihak terus dilakukan, kali ini puluhan karyawan tersebut melakukan audiensi dengan pihak Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis (18/06/2020).

Dalam kegiatan itu hadir Camat Plumbon, Kapolsek Depok, perwakilan pihak perusahaan PT Yamakawa, LSM GRIB Kabupaten Cirebon dan puluhan karyawan yang di-PHK serta mendapatkan pengawalan anggota kepolisian Polsek Depok dan Koramil Plumbon.

Perwakilan PT Yamakawa, Untung usai acara mengatakan, pertemuan dengan karyawan tersebut sudah beberapa kali dihadirinya  dan diakuinya setiap pertemuan dirinya selalu laporkan kepada pimpinan perusahaan ,namun, menurutnya jawaban perusahaan sampai saat ini masih sama.

“Sebelum pertemuan ini kami juga sudah ada pertemuan dengan pihak karyawan ini dan terkait tuntutan satu kali perusahaan belum memberikan jawaban, jawabannya masih sama seperti yang awal,” kata Untung.

Sementara itu Sekjen LSM GRIB Kabupaten Cirebon, Amal Subhan mengakui pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Plumbon terutama para karyawan PT Yamakawa yang terkena PHK. “Perusahaan tersebut jelas-jelas melanggar regulasi perundang-undangan ketanagakerjaan dengan mem-PHK tanpa pesangon,” katanya.

Sebenarnya dirinya sudah tahu sebelumnya, bahwa camat tidak dapat berbuat apa-apa karena regulasinya ada di bupati Cirebon. Seharusnya bupati jangan diam saja dengan adanya dampak Covid ini. Bupati seolah-olah membiarkan ada warganya yang terdampak Covid ini yaitu di-PHK tanpa diberikan pesangon.

BACA JUGA: Terkena PHK, Ratusan Massa Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut PT Yamakawa Rattan Industri Berikan Pesangon Sesuai Peraturan

Seharusnya regulasinya ada di UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 102 bahwa bupati melalui Disnaker bisa menindak perusahaan, namun, ini tidak dilakukan oleh bupati. Pihaknya sudah dua kali  melayangkan surat kepada bupati namun sampai saat ini diakuinya belum ada jawaban. Pihaknya juga telah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon melalui komisi IV, namun, tetap saja belum mendapatkan jawaban yang konkret dari DPRD Kabupaten Cirebon.

Amal juga menambahkan, dirinya akan melayangkan surat kembali kepada bupati Cirebon untuk yang ketiga kalinya, dan apabila bupati tidak ada respon maka menurutnya bupati tidak sayang rakyatnya dan hanya sayang kepada kapitalis. (Vicky)

Comment