Oleh: Husein Fauzan Putuamar
*)Pegiat Kependudukan di Kabupaten Cirebon
PROGRAM Keluarga Berencana (sekarang: Bangga Kencana) oleh sebagian pemerintah daerah sering dipandang sebelah mata. Asumsinya, dengan dalih program ini hanya menghabiskan anggaran daerah belaka. Tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan program pendapatan asli daerah lainnya, sebagai pendanaan dalam operasional pelaksanaan pemerintahan di daerah. Biasanya kegiatan yang berbau “pendapatan” akan diprioritaskan dan mendapat perhatian khusus serta mendapat pengawalan terus.
Tidak sedikit para pemimpin pemerintah daerah (bupati/wali kota) yang agak ogah-ogahan mengalokasikan anggarannya untuk program yang berkenaan dengan Keluarga Berencana. Apalagi menggenjot pembangunan KB di daerahnya. Pemikiran itu sesungguhnya adalah pemikiran yang sempit, keliru, dan kerdil, bahkan menyesatkan, karena hanya memandang dari sisi hasil (output) yang instan dan spontan. Sementara dia lupa atau tidak mengerti alias “oon” akan adanya investasi masa depan yang sangat besar manfaatnya.
Padahal, bila dikaji lebih jauh, dan lebih dalam, gagalnya pembangunan dalam bidang kependudukan (Program KB) justru akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan lain secara simultan. Sebut saja kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi, keamanan dan ketertiban dan masih banyak lagi program yang lainnya.
Wakil Kepala Perwakilan UNFPA Jabar Martha Santoso Ismail pada Workshop Kependudukan Jabar beberapa waktu lalu, pernah mengungkapkan bahwa pada era otonomi daerah, dimana banyak pemimpin daerah lebih mengutamakan program yang menghasilkan PAD. Karenanya, Program KB belum menjadi prioritas pembangunan, bahkan Program KB masih dianggap sebagai beban bagi pemerintah, terutama beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota yang orientasinya lebih pada perhitungan untung rugi. Menurut Santoso, berbagai studi menunjukan bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan untuk Program KB, setara dengan mengurangi atau menghemat empat dolar pengeluaran untuk kesehatan ibu dan anak, atau bahkan setara dengan pengurangan biaya pelayaan sosial sebesar 36 dolar.
Dapat dibayangkan, sejak Program KB dilaksanakan hingga tahun 2005, Indonesia telah berhasil mencegah terjadinya kehamilan tidak kurang dari 80 juta bayi. Secara sederhana, kita juga bisa menghitung berapa biaya yang bisa dihemat untuk pengeluaran pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial jika terjadi kehamilan dan kelahiran 80 juta bayi tersebut.
Santoso juga lebih jauh menjelaskan bahwa anggaran Program KB secara global pun beberapa tahun lalu turun sangat drastis. Sebut saja pada tahun 2008, jumlah anggaran Program KB di seluruh dunia sekitar 7,1 milyard dollar Amerika. Dr. Thoraya Obaid Direktur Eksklusif UNFPA mengatakan bahwa dana untuk Keluarga Berencana dibanding dengan dana untuk program kependudukan secara global telah menurun drastis dari 55% pada tahun 1995 menjadi hanya 7 % pada tahun 2005 (Thoraya Obaid, 2008). Kira-kira 200 juta perempuan dari sekitar lebih dari 700 juta perempuan usia reproduksi tidak terlayani kebutuhan Keluarga Berencana (unmet need) untuk kontrasepsi yang efektif. Ini diperlukan tambahan dana sekitar 3,9 milyard dollar Amerika setiap tahun.
Alat kontrasepsi memang sangat penting dalam program KB. Walaupun sesungguhnya, ketersediaan alat kontrasepsi bukan hanya satu-satunya persyaratan keberhasilan Program KB. Studi menunjukan bahwa setiap kekurangan satu juta dolar untuk pembelian alat kontrasepsi dapat mengakibatkan 360.000 kehamilan yang tidak diinginkan, 150.000 aborsi, 800 kematian ibu melahirkan, 11.000 kematian bayi, dan 14.000 kematian anak balita.
Oleh sebab itu, peningkatan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan Program KB sangat diperlukan. Termasuk komitmen dalam menggelontorkan anggaran untuk Program KB. Pembangunan program KB tidak boleh di anggap sebagai beban tetapi justru sebagai investasi jangka panjang untuk negeri dimasa datang. Terlebih lagi untuk Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk urutan ke-empat terbesar di dunia. Begitu juga untuk Jawa Barat yang dihuni hampir 50 juta penduduk, dan Kabupaten Cirebon yang penduduknya hampir mendekati 2,2 juta jiwa.
Pembangunan dalam bidang Keluarga Berencana adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Perlu dicatat, bahwa selain program pendidikan dan kesehatan, program KB merupakan program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa. Walaupun hasilnya tidak seketika dapat dinikmati seperti pedasnya makan cabe, rumpun program sosial dasar ini perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya membangun sumber daya manusia dimasa depan, yang menjadi prasyarat kemajuan dan kemandirian bangsa.
Mewujudkan keluarga berkualitas yang kecil dan bahagia sebagai cita-cita Program KB, pada hakekatnya adalah membangun generasi baru yang mumpuni dimasa datang, yang mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam era digital dan revolusi industry global. Semoga ! Dirgahayu Program KB ! Selamat Hari Keluarga Nasional ! Wallahu a’lam.***
