KABUPATEN CIREBON, SC- Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg membenarkan bahwa pihaknya mengusulkan gedung Islamic Center dibangun di wilayah Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber. Karena, lokasi yang tepat untuk pembangunan gedung tersebut adalah di kelurahan tersebut.
Saat ini, menurut Imron, usulan Penentuan Lokasi (Penlok) masih menunggu persetujuan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon. “Tinggal nunggu ACC Penlok dari DPKPP saja. Kita ingin Penlok secepatnya, supaya tahun depan bisa di kerjakan,” ujar Imron, kemarin (30/6/2020).
Imron menjelaskan, anggaran pembangunan Islamic Center bukan dari Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan dari Negara Arab Saudi. Rencana pembangunan proyek tersebut merupakan kerjasama dirinya dengan pemerintah negara tersebut. “Saya kerjasama dengan negara Arab. Kita punya rekan di sana, kita coba ajuin,” papar Imron.
Sebelumnya, Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, Agas Sukma Nugraha mengatakan, lokasi pembangunan Islamic Center di Kelurahan Pejambon dinilai tidak representatif. Menurutnya, pembangunan gedung Islamic Center harus betul-betul berada di tempat yang representatif, karena bukan hanya untuk kegiatan haji saja. Tapi beberapa kegiatan pendidikan dan kegiatan keagamaan lainnya juga ditempatkan di gedung tersebut.
Untuk itu, dia meninginkan agar lokasi pembangunan Islamic Center tersebut harus terlihat jelas oleh masyarakat umum dan memiliki akses jalan yang luas. “Kalau menurut saya di sana (Pejambon) terlalu kecil jalannya dan tidak terlihat oleh masyarakat luas. Jadi menurut saya, coba cari lagi lokasi lain yang memang merupakan aset Pemda,” kata Agas.
Namun, dia mengakui adanya usulan rencana pembangunan Islamic Center di lokasi tersebut. Nantinya usulan itu akan dipadukan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan didukung bukti kepemilikan aset Pemda.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Cirebon berencana membangun gedung Islamic Center tersebut di wilayah Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber. Gedung ini diproyeksi menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Cirebon. Termasuk untuk pemberangkatan ibadah haji masyarakat Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Rekomendasi Cawabup Cirebon Belum Sampai ke Pemkab
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Abdulatip mengatakan, rencana pembangunan Islamic Center sudah digagas sejak tahun 2019 lalu. Rencana itu tertunda karena selama ini belum ada penetapan lokasinya.
“Cuma ya itu, tertunda karena penetapan lokasi,” ujar Abdulatip, Senin (29/6/2020).
Menurutnya, Islamic Center akan berfungsi untuk manasik dan pemberangkatan ibadah haji. Asrama haji yang saat ini dimiliki Pemda sudah tidak berfungsi lagi. “Bahkan Bupati juga minta ada SMP dan SMA terpadu di lokasi tersebut. Informas yang terbaru, gedung LPTQ dan Baznas juga nanti ditempatkan di Islamic Center. Jadi pusat kegiatan keagamaan kumpul disitu semua,” kata mantan Camat Waled itu.
Abdulatif menyebutkan, Bupati Cirebon dan Sekda Kabupaten Cirebon juga sudah setuju apabila gedung Islamic Center dibangun di Kelurahan Pejambon. Karena, lahannya memang sudah tersedia di kelurahan tersebut. Di sisi lain, pembangunan Islamic Center di wilayah ini juga bisa menjadi penunjang Sport Center Watubelah. Sehingga, ketika Sport Center ada kegiatan maka Islamic Center juga bisa difungsikan.
Abdulatip mengungkapkan, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Islamic Center ini seluas 13 hektare. Sedangkan lahan yang dimiliki Pemda saat baru 8,4 hektare saja. Artinya, kekurangannya tinggal sedikit lagi.
“Kalau kata konsultan sih (lahannya) tidak mesti harus full 13 hektar, yang penting kejelasan tempat atau lokasinya dulu. Kalau ada 5 hektar dulu juga langsung dikerjakan. Karena konsep sudah semua, tinggal penetapan lokasi saja,” papar Mantan Sekdisdukcapil itu.
BACA JUGA: Islamic Center Akan Dibangun di Pejambon
Jika sudah ada penetapan lokasi, lanjut dia, maka gedung akan dibangun dalam 3 tahap dengan anggaran sebesar Rp1 triliun. Untuk pembangunan gedung tersebut, Pemkab Cirebon tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Karena semua anggaran sudah ditanggulangi oleh donatur.
“Jadi pemkab hanya menyediakan lahan saja, yang penting ada tanah dan ketersediaan air saat pembangunan. Itu yang diinginkan konsultan,” pungkasnya. (Islah)
