MAJALENGKA, SC- Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Kemakmuran melakukan audensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka, Rabu (2/9/2020).
Sejumlah permasalahan menyangkut pelayanan publik, transparasi anggaran hingga keberadaan “Laskar” disampaikan perwakilan Koalisi Kerakyatan pada Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H Eddy Annas Djunaedi yang didampingi Wakil Ketua I DPRD H Asep Eka Mulyana, Wakil Ketua II DPRD H Didin Jaenudin, Wakil Ketua III DPRD Dhira Darojatin.
“Sejauh mana pengawasan yang dilakukan dewan terhadap kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena di lapangan banyak sekali kami temukan keluhan terhadap pelayanan umum, seperti di Disdukcapil,” ujar Budi perwakilan Koalisi Kemakmuran, dari LSM Penjara.
Tak hanya soal pelayanan, gabungan Ormas dan LSM ini pun mempertanyakan tentang “Laskar”. Selain keberadaannya yang hampir berada di setiap proyek pemerintah, serta adanya temuan lapangan berupa seragam dinas yang bertuliskan “Laskar”.
“Kami ingin bertanya kepada Bapak Dewan sebenarnya apa peranan Laskar, sehingga hampir semua proyek pemerintah berada dalam kendalinya, dan di atributnya pun ada logo Pemkab Majalengka?” kata Asep Buri dari Ormas Pemuda Pancasila.
BACA JUGA: Dewan Masih Godok Raperda RDTR
Menanggapi berbagai kritik serta sejumlah pertanyaan dari peserta audensi, Ketua DPRD Majalengka H Edi Anas menyampaikan ucapan teriama terima kasih,serta akan secepatnya memberikan jawaban secara tertulis kalau semua data sudah masuk dan akan dibahas dalam kesempatan selanjutnya.
“Semua masukan serta kritik dari ormas serta LSM ini akan kami tindaklanjuti,dan saya yakin apa yang saudara sampaikan ini untuk kebaikan Majalengka,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut. (Dins)
