BANDUNG, SC- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) untuk besikap netral dalam menghadapi perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Netral dalam pengertian tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah, baik petahana maupun kandidat lainnya. Pilihan hanya diberikan pada saat mencoblos di bilik suara,” tandas Hasto dalam pertemuan virtual bersama sekitar 500 ASN Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dari delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat yang tahun ini melaksanakan pilkada serentak, Senin (21/09/2020).
Kedelapan daerah tersebut terdiri atas Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Turut menyampaikan arahan terkait pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada adalah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, H Wasikin Marzuki.
Menurutnya, ASN harus diterima semua pihak. Ketika dia menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat, maka akan sulit diterima semua pihak. Kalau sudah begitu, maka akan mengganggu kinerja sebagai ASN.
“ASN tidak dilarang untuk memilih. Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu mempengaruhi orang untuk memilih. Aslinya hati ASN tidak netral. Pada saatnya nanti memilih, maka memilihlah. Berbeda dengan TNI dan Polri, ASN punya hak untk memilih,” kata Hasto.
Meski begitu, Hasto tidak memungkiri adanya kemungkinan ASN yang bandel dalam menjalankan tugasnya. Tidak menutup kemungkinan masih adanya ASN yang aktif mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat. Perilaku itu setidaknya tergambar dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 lalu yang menyebutkan adanya gangguan mental ringan pada sekitar 9 persen warga.
Sadar posisi para penyuluh KB rawan mendapat ajakan atau penggiringan, Hasto berpesan agar seluruh ASN di lingkungan BKKBN untuk senantiasa bijak dalam menyikapi situasi politk di daerah. Jangan sampai seorang ASN BKKBN tergoda iming-iming dari calon kepala daerah. Pamrih atas nama jabatan atau materi. Mereka yang tergoda iming-iming materi termasuk kelompok yang sangat dibenci Allah swt.
Di tempat yang sama, Wasikin mengungkapkan bahwa para petugas lini lapangan KB atau Bangga Kencana termasuk paling rawan mendapat penggiringan suara. Bahkan, muncul anggapan bahwa barang siapa menginginkan menang pilkada, maka dia harus menggandeng petugas KB.
“Ada anggapan jika menguasai petugas KB di daerah, maka 30 persen kemenangan sudah di tangan. Petugas KB bukan hanya jadi incaran incumben, tapi juga calon lain,” kata Wasikin.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana mengingatkan bahwa para PKB merupakan pegawai pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan adanya tekanan dari kepala daerah atau OPD kabupaten kota.
“Kalau ada tekanan dan ancaman akan dipindahkan ke daerah terpencil jika tidak mendukung salah satu calon, tidak perlu khawatir. Kewenangan kepegawaian itu ada di BKBN. Kami tidak akan serta merta menuruti permintaan pindah tugas. Tenang saja. Kita fokus saja bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Uung, sapaan Kusmana.
BACA JUGA: BKKBN Antisipasi Rapuhnya Ketahanan Keluarga
Senada dengan Kepala BKKBN, Uung mengingatkan loyalitas terhadap program. Temasuk program kepala daerah. Namun demikian, bukan berarti loyalitas kepada pribadi. Pada saat pilkada, maka hal-hal yang berpotensi menimbulkan polemik dukungan sebaiknya ditunda.
“Stop dulu medsos yang berkaitan dengan pilkada. Kalau ada calon hadir pada saat pelayanan, jangan ikut difoto. Jangan takut karena tekanan, ancaman, dan lain-lain. Hati-hati menyampaikan pendapat atau simbol-simbol yang kemungkinan disalahartikan sebagai dukungan kepada calon kepala daerah,” tandas Uung. (Malik)
