KABUPATEN CIREBON, SC– Proses pembuatan KTP, KK dan Akte lahir yang sulit masih dikeluhkan masyarakat. Proses pembuatan data diri yang dinilai jelimet itu tak jarang membuat warga kesal. Harapan agar ada kemudahan pada jenis layanan tersebut, menjadi aspirasi terbanyak yang disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno.
“Reses kali ini, kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Khususnya terkait kemudahan akses layanan pembuatan KTP, KK dan akte lahir,” ujar Cakra, kemarin.
Menurutnya, layanan pembuatan identitas diri merupakan layanan dasar yang diberikan pemerintah. Ketika masih dipersulit, berarti kehadiran pemerintah dipertanyakan. Karena, dokumen tersebut sangat vital bagi masyarakat.
Cakra mengaku heran dengan sistem layanan dasar yang saat ini masih dipersulit. Pasalnya, pemerintah sendiri melalui Bupati, sudah mengintruksikan agar layanan dipermudah. Namun nyatanya, masih banyak masyarakat yang menyampaikan perlunya kemudahan layanan tersebut.
Jika demikian, kata dia, berarti memang masih banyak persoalan pada layanan tersebut. Politisi Partai Gerindra itu pun mengaku akan mendorong agar Pemda memberikan akses yang mudah.
“Ya dipermudah lah, jangan sampai membuat ribet warga sendiri. Kami pastikan, akan mendorongnya agar pembuatan dokumen tersebut dipermudah oleh pemerintah,” kata Cakra.
Ia menyampaikan, dari dua titik reses yang sudah dilaksanakanya, memang tidak semua aspirasi berkisar pada layanan pembuatan dokumen KTP saja. Tapi banyak juga yang terkait dengan proyek kegiatan fisik. Contihnya, samhung dia, dari Desa Jepurabakti ada usulan untuk membuat rabat beton jalan poros desa. Kemudian, Normalisasi sungai Cimanis, renovasi jembatan dan Tembok Penyanggah Tanah (TPT) Sungai Agung.
Kemudian dari Desa Buntet, ada usulan pembuatan jalan hotmix, pembuatan jembatan, pembuatan senderan atau TPT, pembuatan TPS, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan normalisasi Sungai Cikanci.
“Dan yang tidak kalah pentingnya, ada jyga aspirasi untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Di Desa Buntet saja, ada 80 titik kebutuhan PJU. Lalu di Desa Japurabakti ada 60 titik PJU,” ungkapnya seraya mengatakan, aspirasi tersebut kini sudah ditampung untuk dibahas terlebih dahulu. (Islah)
