KABUPATEN CIREBON, SC- Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Muali menepis kritikan yang menyebut struktur kepengurusan baru FKKC terlalu gemuk. Kritikan itu mengemuka karena setelah ada kepengurusan FKKC tingkat kecamatan, FKKC tingkat kabupaten juga membentuk koordinator wilayah. Tak pelak, kondisi tersebut memunculkan riak-riak ketidakpuasan dari internal FKKC itu sendiri.
Muali mengatakan, koordinator wilayah di struktur organisasi FKKC merupakan bagian dari AD/ART bahkan tidak menyalahi AD/ART organisasi. Muali juga menyebut, keberadaan koordinator wilayah tidak akan berbenturan dengan ketua FKKC kecamatan.
“Tidak ada benturan antara koordinator dan ketua FKKC kecamatan, karena sudah ada tupoksinya masing-masing,” kata Muali, usai mengikuti rapat sosialisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) di Aula Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (23/2/2021).
Ia menyebut, riak-riak yang terjadi di internal FKKC merupakan dinamika yang bisa menjadi masukan untuk pembenahan FKKC ke depan. Saat ini, kata Muali, koordinator wilayah akan tetap ada dan tidak perlu dirampingkan.
“Insyaallah kita benahi ke depan. Tidak, tidak dirampingkan lagi. Nanti kita bahas di program kerja minggu-minggu ini,” kata Muali.
Meski demikian, Muali menyampaikan terima kasih atas kritikan yang sudah disampaikan tersebut. Karena bagaimanapun, lanjut dia, kepengurusan FKKC ini juga ingin mengakomodir semua masukan dan harapan kuwu se-Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Kuwu Alan Wari akan Besarkan FKKC
Disinggung peran FKKC kecamatan yang menjadi lebih kecil dengan adanya koordinator wilayah, Muali menegaskan kondisi sebaliknya. Karena, keberadaan koordinator wilayah justru lebih mempercepat dan membuat simpel sistem birokrasi.
Muali juga memastikan, keberadaan koordinator wilayah tidak akan berbenturan dengan FKKC kecamatan. Karena antara koordinator wilayah dan FKKC kecamatan sudah saling berkoordinasi sejak sebelum pembentukan.
“Karena koordinator kecamatan itu nanti berkoordinasi dengan ketua FKKC kecamatan,” pungkasnya. (Islah)
