by

Delapan Kelurahan Dapat Program PKT

KOTA CIREBON, SC- Sebanyak delapan kelurahan di Kota Cirebon dapat bantuan program Padat Karya Tunai (PKT/Cash for work). Bantuan pemerintah tersebut, diharapkan dapat menggeliatkan perekonomian warga di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati mengatakan, masih kurang 14 Kelurahan lagi yang belum mendapatkan program PKT tersebut.

“Alhamdulillah kita dapat delapan kelurahan, walaupun sebenarnya masih kurang 14 kelurahan lagi,” kata Eti, saat menghadiri Sosialisasi Cash for Work, Program Padat Karya Tunai (PKT) di Aula Kelurahan Sukapura, Kamis, (4/3/2021).

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Wadi, SE, mengimbau kepada pengelola, baik BKM maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terlibat dalam program ini untuk bisa menjaga kualitas pekerjaan dengan baik.

“Karena ini swakelola dan bantuan jangan sampai asal bekerja” kata Wadi.

Bahkan Wadi meminta agar kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh warga tidak kalah dari pekerjaan oleh pihak ketiga. Pada kesempatan itu Wadi juga meminta kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan ini untuk menerapkan kegiatan berbasis masyarakat.

“Masyarakat dilibatkan secara bergilir dan jangan sampai menggunakan tenaga dari luar,” pinta Wadi.

Hal itu sesuai dengan tujuan program untuk mensejahterakan masyarakat yang mengalami dampak pandemi Covid-19 maupun keluarga yang tidak mampu.

Adapun delapan kelurahan yang mendapatkan program PKT/cash for work yaitu Kelurahan Sukapura, Kejaksan, Pegambiran, Drajat, Argasunya, Harjamukti dan Kelurahan Kalijaga.

Setiap kelurahan akan mendapatkan sekitar Rp300 juta yang digunakan untuk proyek pekerjaan fisik dan tenaga kerja.

“Warga yang mengikuti proyek fisik ini akan mendapatkan upah. Dari upah tersebut diharapkan perekonomian warga yang terdampak Covid-19 bisa terbantu,” ujarnya.

BACA JUGA: BI Cirebon Ajak UMKM Bangkit dari Pandemi

Menurutnya, PKT merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat dan warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

“Warga dipekerjakan untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian di masa pandemi Covid-19,” pungkasnya. (Surya)

Comment