KABUPATEN CIREBON, SC– Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon kembali menyoroti kinerja dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemkab Cirebon. Kali ini, giliran Dinas Perhubungan (Dishub) yang mendapat sorotan terkait pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Hal itu mengemuka pada rapat Pansus III pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2020 bersama Dinas Perhubungan, di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (8/4/2021).
“Ada beberapa yang kita soroti dari kegiatan Dishub di tahun 2020. Pertama, tidak terserapnya penganggaran PJU. Pengadaannya itu, hanya terserap sekitar 61 persen,” kata Sekretaris Pansus III LKPJ 2020, Nova Fikrotushofiyah Lc, usai rapat tersebut.
Dalam rapat itu, pihaknya mempertanyakan alasan tidak terserapnya kegiatan tersebut. Dishub, lanjut Nova, beralasan gagalnya lelang dan juga adanya refochusing anggaran akibat pandemi Covid-19, sehingga anggaran yang ada terpotong.
Terkait masalah retribusi parkir juga tak luput dari sorotan. Meski tahun 2020 telah mencapai bahkan melebihi target, namun, pihaknya optimis masih banyak potensi retribusi parkir yang masih belum tergali.
“Capaian retribusi parkir memang lebih dari target capaiannya sampai 105 persen. Makanya, Dishub belum berani mencanangkan target yang tinggi. Padahal, potensinya banyak dan ini menjadi PR dari kita,” katanya.
Memanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, H Denny Supdiana menjelaskan, pihaknya telah menjelaskan capaian-capaian kinerjanya, realisai APBD. Termasuk permasalahan yang dialami berikut juga solusinya.
Diakuinya, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah Dishub, dan diminta agar dilengkapi data-datanya. Denny menyebut akan menyampaikan data yang diminta pansus dalam waktu dekat ini.
Berita Terkait
Terkait persoalan PJU, pihaknya mengakui hal itu memang masih belum tercapai. Mengingat, anggaran yang ada terbatas. Di samping itu, Dishub memiliki prioritas anggaran.
“Karena kan tidak mungkin juga, semua anggaran Dishub dialokasikan untuk PJU semua, banyak kebutuhan lainnya,” kata Denny, saat hendak meninggalkan gedung wakil rakyat tersebut.
Menurutnya, kebutuhan PJU saat ini masih banyak dan ada di kisaran 17 ribu unit. Setiap tahunnya, tidak mungkin akan tercapai, mengingat kemampuan daerah maksimal per tahunnya hanya 2.000 sampai 3.000 unit PJU.
Di tahun 2020 lalu, pihaknya hanya bisa melakukan pemulihan. Untuk pemasangan baru, tidak ada.
“Kemarin kita hanya pemulihan, ada 1.000 unit. Tapi untuk pemasangan baru, kemarin kita nol. Karena ada pemotongan anggaran kan,” ujarnya.
BACA JUGA: Rapat Paripurna, DPRD Kabupaten Cirebon Sampaikan Pokok Pikiran
Ia berharap, ke depan bisa meningkatkan kebutuhan PJU, terutama di daerah-daerah perbatasan yang minim penerangan.
“Kita akan menginventarisir untuk nanti kita sampaikan juga ke komisi III. Yang pasti daerah perbatasan, akan kita diprioritaskan,” pungkasnya. (Joni)
