KABUPATEN CIREBON, SC- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon harus proaktif mengambil peluang anggaran dari pemerintah pusat. Ajuan yang disampaikan ke pemerintah pusat pun harus sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal tersebut dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, H Satori, kepada Suara Cirebon, Senin (7/6/2021).
Menurut Satori, banyak anggaran dari APBN yang bisa dimanfaatkan Pemkab Cirebon. Ia mengaku banyak mengetahui peluang tersebut, karena komisi yang menanunginya membidangi urusan keuangan. Namun, Satori menekankan, Pemkab Cirebon harus dapat menyesuaikan proposal pengajuan anggaran dengan RPJMN.
“Mudah-mudahan banyak anggaran APBN untuk Kabupaten Cirebon, karena saya kebetulan di Komisi XI yang membidangi urusan keuangan. Yang penting proposal itu diusulkan oleh Kabupaten Cirebon yang sesuai RPJMN, supaya ketika anggaran itu diturunkan oleh APBN ada dasar hukumnya,” kata Satori.
Jika proposal yang diajukan oleh Pemkab Cirebon tidak ada di RPJMN, lanjut Satori, maka pemerintah pusat tidak akan berani menganggarkan di luar RPJMN. Untuk tahun 2021 ini, Satori mengaku belum tahu persis anggaran APBN yang sudah diserap oleh Pemkab Cirebon.
Namun untuk daerah di Jawa Barat, Kabupaten Bandung merupakan daerah tertinggi yang menyerap APBN hingga Rp3 triliun.
“Saya belum tahu persis serapan APBN oleh Pemkab Cirebon, yang jelas di Jabar daerah tertinggi itu Kabupaten Bandung, sampai Rp3 triliun,” kata dia.
Berita Terkait
BACA JUGA: RAOS Gelar Safari Gemarikan
Ketika disinggung Pemkab Cirebon kurang proaktif menggali APBN, Satori enggan menjelaskan secara tegas. Ia menengarai, Pemkab Cirebon sudah proaktif menggali APBN melalui anggota DPR RI yang lain.
“Kalau saya sendiri belum pernah menerima usulan atau ajuan itu. Sepertinya harus ada komunikasi lebih aktif dengan semua elemen, terlebih dengan DPR RI yang mana saya berada di komisi yang berhubungan dengan keuangan,” pungkasnya. (Islah)
