KABUPATEN CIREBON, SC- Sikap tegas Bupati Cirebon, H Imron, yang menolak adanya intervensi dari “orang kuat” dalam proses seleksi pengisian jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda (PDAM) Tirta Jati Kabupaten Cirebon, mendapat dukungan sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Ketua Ormas DPP AMPAR Cirebon, Maulana yang mengapresiasi sikap tegas Bupati Cirebon tersebut. Maulana bahkan mendukung bupati untuk segera melantik direktur umum (Dirum), direktur tekhnis (Dirtek) dan dewan pengawas (Dewas) sesuai dengan rapat pleno dan penilaian tim seleksi (timsel).
“Jangan takut terhadap intervensi dari pihak luar, apalagi sampai berubah pikiran untuk mengubah nama-nama yang sudah ditetapkan,” ujar Maulana, Kamis (19/8/2021).
Menurut dia, langkah Bupati menolak usulan Cunadi dan Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon serta adanya dugaan atau indikasi perintah Suharyadi Dirut Perumda Tirta Jati sangatlah tepat. Sebab, kata dia, marwah Bupati juga dipertaruhkan dalam hal ini.
“Kami sebagai masyarakat berdiri di samping bupati. Kami siap pasang badan untuk beliau, ketika tetap berpegang teguh terhadap ketentuan hukum dan aturan,” tegas Maulana.
Apalagi, lanjut Maulana, seperti yang bupati nyatakan di media baru-baru ini. Nama-nama yang disodorkan kedua pihak tersebut tidak sesuai dengan hasil rapat pleno.
“Sudah jelas, apa yang menjadi tolak ukur tim seleksi tidaklah asal-asalan. Nama-nama yang sudah ditetapkan juga pastinya sudah melalui banyak pertimbangan. Jadi kami minta bupati untuk mengabaikan saja mereka,” katanya.
Demikian juga, tambah Maulana, nantinya akan berpengaruh terhadap pelayan kepada masyarakat apabila nama-nama yang sudah ditetapkan diganti tanpa dasar yang jelas.
“Jangan sampai nanti masyarakat atau pelanggan yang dirugikan. Kalau perusahaan milik pemerintah daerah dipimpin orang yang kredibilatasnya masih belum jelas,” tandasnya.
Dukungan terhadap sikap Bupati Imron tersebut, juga datang dari aktivis seni Kabupaten Cirebon, Hasan S. Menurut Hasan, usulan untuk mengganti nama-nama yang telah diputuskan dalam rapat pleno panitia seleksi pengisian jabatan Direksi dan Dewas PDAM Kabupaten Cirebon tersebut, bentuk intervensi dan masuk kategori pelecahan terhadap jalannya roda pemerintahan yang sah.
“Kalau itu sekadar usulan harusnya dilakukan saat proses seleksi berjalan dan secara tertulis lengkap dengan alasan mengapa nama-nama yang dijagokan layak untuk naik. Tuliskan juga alasan mengapa nama-nama yang lain tidak layak dipilih, misalkan karena trackrecord yang buruk atau apa. Jangan seolah-olah punya kuasa main potong di tengah jalan saat proses sudah di ujung selesai,” kata Hasan kepada Suara Cirebon, Kamis (19/8/2021).
Bahkan, mencermati munculnya nama Cunadi sebagai pihak yang menyodorkan usulan perubahan nama-nama calon Direksi dan Dewas Perumda Tirta Jati terpilih, lanjut Hasan, bukan hal yang aneh saat masyarakat menghubungkan dengan orang kuat yang saat ini ada di Bandung.
“Kan yang mucul dan menyodorkan nama-nama untuk diganti itu Cunadi. Dia kan tokoh masyarakat bukan, petinggi partai bukan, ulama bukan, akademisi bukan, tapi berani melakukan hal itu. Di sisi lain kita tahu dia itu orang dekatnya siapa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Bupati Cirebon, H Imron mengakui adanya usulan dari Cunadi (mantan Cawabup Cirebon) untuk mengganti nama-nama hasil rapat pleno hasil penilaian dari tim seleksi (timsel) jabatan direktur umum (Dirum) dan Direktur teknis (Dirtek), serta dewan pengawas (Dewas) Perumda Tirta Jati.
“Senin (9/8/2021) kita rapat pleno bersama timsel, Selasa (10/8/2021) Cunadi datang ke saya meminta agar yang sudah ditetapkan berdasarkan pleno diubah. Dan menyodorkan nama lain. Tapi saya tidak mau, silakan saja dilantik sendiri,” kata Imron, Selasa (17/8/2021) lalu.
BACA JUGA: Wawancara Calon Direksi PDAM Disarankan Terbuka
Namun, meski dirinya sudah menolak atas usulan Cunadi tersebut, pada Kamis (12/8/2021) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon mendatangi Imron dan menyodorkan SK untuk ditandatangani. Bupati Imron pun mengaku kaget, karena SK yang disodorkan tertulis nama-nama yang juga diusulkan oleh Cunadi, sehingga Bupati enggan menandatanganinya.
“Kamis Kabag Perekonomian, Kabul, datang ke saya untuk menandatangani SK yang namanya sesuai dengan yang diusulkan Cunadi. Saya menolak tidak mau menandatangani itu,” ungkap Imron. (Joni)
