Status kewaspadaan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cirebon terus mengalami perbaikan. Saat ini, Kabupaten Cirebon telah berada pada level 2 PPKM Jawa-Bali.
Bupati Cirebon, H Imron, menyampaikan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar tetap bisa mengendalikan penyebaran Covid-19, di antaranya meningkatkan disiplin masyarakat tentang 5M, melaksanakan skrining dan testin.
Selain itu, pihaknya juga bakal meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 sebanyak 70 persen hingga akhir 2021 ini. Sedangkan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka posko cek point di beberapa lokasi pintu masuk Kabupaten Cirebon.
“Kami akan melakukan tes acak kepada para pelaku perjalanan. Dan kami juga akan memberikan pelayanan bagi pelaku perjalanan yang status kependudukannya Kabupaten Cirebon,” kata Imron, saat konferensi pers di Hotel Patra, Kecamatan Kedawung, Sabtu malam (5/12/2021).
Diakui Imron, ada selisih data warga Kabupaten Cirebon yang telah mendapat vaksin Covid-19 berdasarkan data KCPEN berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pada aplikasi PCare.
“Kalau warga Kabupaten Cirebon yang divaksin di luar dan datanya dimasukkan ke dalam data capaian Kabupaten Cirebon, maka herd immunity sudah terbentuk,” ujar Imron.
Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, dr H Bambang Sumardi, mengatakan, sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur Nataru, pihaknya mengaku sudah menyiapkan semua tenaga kesehatan yang ada di seluruh Puskesmas untuk berjaga di sejumlah cek poin di titik masuk Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Libur Nataru, Pariwisata Kembali Dihantam PPKM Level 3
Jika dari nakes seluruh Puskesmas tersebut dirasa masih kurang, pihaknya bakal mengerahkan para nakes dari rumah sakit, baik rumah sakit pemda maupun rumah sakit swasta. Bambang mengaku akan segera berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit guna membicarakan langkah-langkah penanganan Covid-19 pada libur Nataru tahun ini.
“Sesuai dengan regulasi, bahwa kalau ada peningkatan kasus 10 persen kita koordinasi dan akan kita evaluasi. Kita tidak mau kecolongan ada ledakan kasus lagi, nanti kita akan evaluasi kegiatan PPKM ini,” kata Bambang. (Islah)
