by

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra R Suseno Minta Stop Eksploitasi Hewan Laut Berlebihan

KABUPATEN CIREBON, SC- Eksploitasi hewan laut seperti rajungan yang dilakukan secara besar-besaran dan kerap menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan, tidak hanya mengancam keberlangsungan stok rajungan di perairan Cirebon, namun juga rusaknya biota laut. Karenanya, hal itu harus segera dihentikan.

Hal itu dikemukakan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra R. Suseno terkait kondisi laut Cirebon yang terancam rusak akibat ekspoitasi berlebihan.

Menurut anggota Fraksi Gerindra tersebut, eksploitasi rajungan dan hewan laut lainnya secara berlebihan dapat menyebabkan sempitnya regenerasi biota laut. Ditambah dengan penggunaan alat tangkap ilegal tak ramah lingkungan yang juga dapat merusak ekosistem laut.

“Pertama, itu melanggar Permen KP No 71 tahun 2016. Artinya, untuk yang baby seperti rajungan itukan ada ukuran minimal yang diperbolehkan diambil kalau tidak salah,” kata Cakra.

Cakra mengaku hanya dapat mengimbau, karena ini merupakan tugas utama dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Kabupaten Cirebon.

“Hanya imbauan saja kepada para nelayan, mestinya jangan itu kan masih kecil kalau biota laut yang tidak boleh diambil jangan diambil lah,” ujarnya.

Cakra menyebutkan, seharusnya ada pengetesan melalui PPL nelayan dengan diberi arahan termasuk imbauan, dengan begitu dapat terakomodir. Karena, laut dijaga bukan hanya untuk saat ini melainkan untuk masa depan.

“Imbauan dan PPL penting dilakukan, semata-mata untuk menajaga kekayaan laut kita, untuk masa depan anak cucu kita nanti,” tuturnya.

Penggunaan alat tangkap, wilayah tangkapan dan jenis tangkapan biota laut, menurut Cakra, sudah diatur, baik mana yang diperbolehkan atau dilarang.

“Kalau eksploitasi dengan alat tangkap tidak layak maka akan merusak,” bebernya.

BACA JUGA: Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H Mahmudi : Ahli Zoonosis Penting untuk Dinkes

Ia berharap adanya aturan tegas untuk masalah ini, baik hukum tertulis, lisan dan perampasan alat tangkap ilegal. Sejauh ini Komisi II di masing-masing dapil sudah mengupayakan melalui sosialisasi dan pelatihan.

“Kalau kita di DPRD pelatihan terhadap nelayan terutama di dapil saya ada wilayah pesisir diberikan pemahaman. Temu sapa dengan nelayan termasuk spsialisasi terkait hal ini. Kita support kegiatan-kegiatan dan support bantuan-bantuan terkait alat tangkap yang ramah lingkungan,” paparnya.

Cakra berharap, Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Kabupaten Cirebon bisa memberi sosialisasi kepada nelayan, sehingga dapat meminimalisir masalah eksploitasi biota laut di pesisir pantai Cirebon sepanjang 71km. (Sarrah/job)

Comment