KABUPATEN CIREBON, SC- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon bersama tim bertemu Bupati Cirebon membahas berbagai hal yang sering terjadi di desa pasca-pemilihan kuwu (Pilwu) dan masalah lainnya. Koordinasi PPDI dengan Bupati Cirebon tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati, Rabu (23/2/2022).
Bupati Cirebon, H Imron, saat rapat mengungkapkan, masalah pergantian perangkat desa yang dilakukan oleh kuwu baru sebagai hal yang wajar. Biasanya, kuwu yang baru terpilih langsung mengganti perangkat desanya. Namun, dalam pergantian perangkat desa tersebut kadang menimbulkan masalah karena perangkat baru ada juga yang belum mengerti situasi.
“Di sinilah fungsi PPDI agar memberikan pendampingan terkait masalah ini. Harusnya, kuwu lama juga tetap bersinergi dengan kuwu terpilih, supaya perangkat desa yang akan diganti juga kondusif,” ujar Imron.
BACA JUGA: 11 Perangkat Desa Curug Wetan Dilantik
Ia meminta, semua kuwu bekerja secara profesional agar bisa membangun desa dengan baik. Imron juga meminta agar Dana Desa (DD) harus digunakan sebaik mungkin sesuai dengan APBdes yang sudah dicanangkan. Untuk itu, perangkat desa juga harus diisi oleh orang-orang yang profesional.
“Kuwu itu harus bekerja secara profesional. Kalau ada kuwu yang kinerjanya kurang baik, ya tolong ingatkan. Perangkat desa jangan mau kalau kuwu sudah melenceng dari mekanisme. Bekerja secara profesional akan menghasilkan kualitas yang baik,” terang Imron.
Berita Terkait
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Cirebon, Sutara, mengatakan, ke depan PPDI akan lebih intens lagi memberikan pendampingan untuk perangkat desa yang mempunyai permasalahan dengan kuwu, baik saat ada masalah pergantian maupun permasalahan lain ketika sudah bekerja.
BACA JUGA: Desa Astapada Lantik Sejumlah Perangkat
Di tempat yang sama, Kepala DPMD, Erus Rusmana menyampaikan, kuwu dan perangkat desa harus bisa beradaptasi dengan aturan dan kebijakan yang sudah ada. Jangan sampai kebijakan itu dilanggar, karena implementasinya bisa menimbulkan risiko yang cukup besar.
“Dari 135 desa hasil pilwu serentak kemarin, ada yang mentaati aturan, ada juga yang terindikasi melanggar. Ini harus disikapi secara serius, agar jangan sampai masuk ke ranah hukum,” tegasnya. (Islah)
