CIREBON, SC- Badan Keahlian (BK) DPR RI aktif membangun kemitraan dengan perguruan tinggi. Setelah ke UGM Yogyakarta, BK DPR RI pun menymbangi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Rabu (20/4/2022).
Kunjungan tersebut dalam rangka perpanjangan nota kesepahaman keterlibatan peguruan tinggi sebagai mitra curah pendapat. Pasalnya, dalam proses penyusunan naskah akademik suatu rancangan undang-undang (RUU) harus melibatkan partisipasi publik.
Kepala BK DPR RI, Dr Inosentius Samsul SH MHum mengatakan, perpanjangan noka kesepahaman antara BK DPR RI dan IAIN Cirebon sebagai bentuk perwujudan meaningful participation yakni asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan bermakna.
“Tujuan awal dari MoU ini adalah bagian dari membangun mitra strategis khususnya dari kalangan perguruan tinggi. Saat ini ada dinamika baru yang saya pikir kerja sama ini makin penting,” ujar Inosentius.
BACA JUGA: Sah, Tahun 2022 Ini IAIN Cirebon Miliki 5 Fakultas
Menurutnya, hal itu sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk membentuk landasan hukum terkait metode omnibus law.
Inosentius menegaskan, untuk mencapai meaningful participation pembentuk undang-undang dituntut untuk memenuhi tiga hak asasi manusia sekaligus dalam satu tarikan nafas.
Ketiga hak tersebut, imbuh dia, yakni right to information (hak atas informasi), right to be involved (hak untuk dilibatkan oleh individu atau kelompok yang terdampak kebijakan), dan right to claim (hak untuk meminta pertanggungjawaban dan mempertanyakan atas kewajiban pembentuk undang-undang).
“Dan forum Badan Keahlian dengan Perguruan Tinggi ini salah satu bentuk dari itu. Apa yang kita lakukan adalah bagian dari proses legislasi yang menenuhi tuntutan meaningful particiipation,” katanya.
BACA JUGA: Dapatkan 1741 Calon Mahasiswa, IAIN Cirebon Jadi Kampus Paling Diminati ke-2 di SPAN PTKIN 2022
Di pihak lain, Rektor IAIN Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg menilai, menjalin nota kesepahaman dengan BK DPR RI jadi bagian untuk implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Dimana mahasiswa bisa melakukan PPL di BK DPR RI.
Bisa pula bentuk kerja sama yang lain yakni BK DPR RI melibatkan akademisi IAIN Cirebon dalam menentukan arah pembuatan suatu RUU.
“Kami akan lakukan elaborasi lebih rinci. Sehingga apa yang kita lakukan itu lebih mendetil ke hal-hal teknis,” terang Sumanta. (Arif)
