KABUPATEN CIREBON, SC- Sebanyak 124 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022, dalam penyaluran yang dilaksanakan di kantor desa setempat, Senin (23/5/2022).
Kuwu Gagasari, Tamam Haryanto menyampaikan, anggaran DD tahun 2022 ini, masih berkutat dengan penanggulangan Covid-19, salah satunya untuk BLT-DD bagi masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19.
Untuk itu sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus), pihaknya langsung menyalurkan saat anggaran tersebut sudah diterima kepada warga yang telah terverifikasi dan validasi sebagai calon penerima BLT-DD.
BACA JUGA: Pemdes Setu Kulon Salurkan BLT DD
“Hasil Musdesus disepakati ada sebanyak 124 KPM yang berhak menerima BLT-DD. Itu sesuai dengan usulan di masing-masing dusun, adapun para KPM itu sendiri lebih diprioritaskan kepada jompo manula, dan warga yang tidak mendapatkan bantuan dari sumber lainnya,” kata Tamam.
Tamam menjelaskan, dengan demikian tidak ada warga yang menerima doubel bantuan, sehingga tidak terjadi krisis sosial atau kecemburuan di masyarakat.
“Untuk KPM BLT-DD sendiri mendapatkan Rp300 ribu per bulannya,” ujarnya.
BACA JUGA: Dukuh Salurkan BLT DD kepada 115 KPM
Ia menyampaikan, anggaran yang diterima Desa Gagasari tahun 2022 ini, memang masih diprioritaskan kepada penanganan Covid-19, meskipun saat ini pandemi sudah mulai melandai.
“Pemdes dalam hal ini tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait kewenangan anggaran dana desa tersebut,” katanya.
Diakuinya banyaknya sarana infrastruktur maupun fasilitas umum yang ada di desanya, yang perlu dilakukan perbaikan, namun dikarenakan anggaran sudah diperuntukkan ke sektor penanganan Covid-19, dirinya berharap agar masyarakat bersabar.
BACA JUGA: Pemdes Rawaurip Salurkan BLT-DD
“Kami minta warga bersabar hingga ada petunjuk yang memperbolehkan anggaran untuk sektor pembangunan,” tegasnya.
Dirinya pun berharap kewenangan dan peruntukan angaran DD dapat dikembalikan ke desa untuk sektor pembangunan saran infrastruktur maupun fasilitas umum lainnya. Mengingat lebih kurang dua tahun pembangunan di desa tidak maksimal.
“Warga kerap mempertanyakan kepada kami, kapan jalan yang rusak di perbaiki atau pun fasilitas umum lainnya,” pungkasnya. (Baim)
