Ribuan Honorer Terancam Dirumahkan, Pemkab Cirebon Siapkan Opsi Alihkan Non-ASN Jadi Tenaga Outsourcing

KABUPATEN CIREBON, SC- Kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer dinilai memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif, kebijakan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer melalui pintu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS. Namun dari sisi lain, akan ada ratusan bahkan ribuan tenaga honorer yang bakal dirumahkan dan kehilangan pekerjaan, karena tidak masuk dalam syarat rekruitment PPPK maupun CPNS.

Hal itu dikemukakan Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon, Sholeh Abdul Gofur, menanggapi aturan baru pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer.

"Harus diakui bahwa tidak semua honorer bisa diakomodir melalui pintu CPNS maupun PPPK. Ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan syarat formal lainnya, sehingga akan banyak tenaga honorer yang terancam dirumahkan,” kata Sholeh, Selasa (7/6/2022).

BACA JUGA: Diperjuangkan Jadi P3K oleh Bupati Cirebon, Tenaga Honorer yang Sempat Gundah Kini Semringah

Ia menjelaskan, saat ini baru sekitar 2.979 tenaga honorer yang sedang diproses untuk menjadi PPPK. Angka tersebut masih menyisakan ribuan tenaga pendidik lainnya yang belum terakomodir menjadi ASN lewat pintu PPPK.

Di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) saja, kata dia, masih ada sekitar 4.000 lebih tenaga honorer yang nasibnya masih belum jelas. Hal ini, karena ada beberapa kendala dari mulai syarat administrasi, teknis hingga ke jenis pekerjaan yang tidak masuk formasi PPPK.

Menurut Sholeh, upah atau honor yang diterima oleh para tenaga pendidik di Kabupaten Cirebon sangat kecil, rata-rata ada di angka Rp300 sampai Rp500 ribu.

BACA JUGA: Soal Tenaga Honorer Dihapus, BKPSDM Kabupaten Cirebon Tunggu Regulasi

"Upah yang kita terima, kalau dibilang layak ya masih sangat jauh dari kelayakan. Kecil sekali, kita masih belum membahas dengan teman-teman honorer yang lain, nanti kita bahas dan kita tentukan sikap," ujarnya.

Jika melihat beban kerja dan kewajiban yang dipikul tenaga honorer, menurutnya, jumlah upah tersebut tentu tidak ideal. Terlebih jika melihat harga-harga kebutuhan saat ini yang mengalami kenaikan.

Sebelumnya, surat penghapusan tenaga honorer dari Kemenpan RB sudah diterima oleh Pemkab Cirebon, kemarin.

BACA JUGA: Penghapusan Tenaga Honorer agar Hanya Wacana

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, membenarkan pihaknya menerima surat dari Kemenpan RD dengan bernomor B/185/MSM.02.03/2022 tentang penghapusan tenaga honorer. Menurutnya, surat itu sedang dipelajari jajarannya sebelum diambil kebijakan.

“Kita akan segera pelajari dan akan segera menggelar rapat koordinasi, tentunya tidak hanya BKPSDM tapi nanti ada dari SKPD terkait juga,” kata Hilmi.

Menurut Hilmi, ada dua poin penting dalam surat tersebut, yakni penegasan bahwa struktur honorer tidak ada dalam managemen kepegawaian pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Langkah ini dalam rangka penataan SDM Aparatur untuk mengatur ASN, yang menyebutkan bahwa sesuai Pasal 6 Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

BACA JUGA: Hari Guru Nasional, Masih Banyak Honorer Bergaji Rp300 Ribu

"Pasal 8 berbunyi Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Hilmi menerangkan, Pemkab Cirebon akan segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK.

"Perintah selanjutnya adalah menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN," terangnya.

BACA JUGA: Seluruh Guru Honorer Didaftarkan Seleksi P3K

Namun, jika dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau (Outsourcing) oleh pihak ketiga. Menurutnya, status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

"Langkah yang akan kita lakukan adalah pertama kita menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023," ucapnya.

Hilmi menyebut, kebijakan tersebut harus dilaksanakan karena memang ada ketentuannya. Dimana, bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.