Abdul Hadi mengimbau ada kerja sama dari kabupaten sebagaimana seperti anggota dewan Siska lakukan. Komisi V itu terjadi juga di kecamatan lain, karena sesungguhnya yang membuat mahal dan lambat untuk membuat sekolah negeri baru itu tanahnya. Kalau di Tengahtani ini bisa dipercepat karena tanahnya adalah milik PSDA provinsi jadi tinggal diubah statusnya dengan persetujuan dari gubernur untuk melimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat.
Abdul Hadi mengimbau kepada Bupati dan Dewan di Kabupaten Cirebon agar melakukan proses-proses stimulasi rintisan-rintisan untuk tanah-tanah yang bisa dialihkan menjadi milik Pemprov, Disdik Provinsi dan kemudian jadi sekolah untuk anak-anak Cirebon.
“Kami dari komisi V siap memprioritaskan membantu semaksimal mungkin. Untuk tenaga pendidik banyak sekali ada total dua puluh ribuan guru PNS dan P3k juga terus bertambah ada dua puluh satu ribu dan guru honorer sembilan puluh lima ribu,” katanya.
