Terpisah, Ketua Pejuang Rupiah Online Majalengka (PROM), Zulfadli mengatakan, penggunaan aplikasi dalam pembelian pertalite bukan solusi efektif dan efisien. Sebaliknya malah menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
BACA JUGA: Tolak Pembelian Gunakan Jerigen, Pengecer BBM Kecewa
Kebijakan pemerintah tersebut, kata Zulfadli, tak hanya akan merepotkan kalangan ojol. Karena masyarakat secara umum juga banyak yang belum melek teknologi.
“Kebutuhan bahan bakar kan semua kalangan, sedangkan belum semuanya tahu dan paham cara registrasi atau daftar ke aplikasi itu,” kata Zulfandi.
Iapun meminta rencana tersebut dibatalkan. Karena kata Zulfandi melayani konsumen cukup dengan melihat jenis kendaraan atau warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
“Contohnya ada mobil Alphard akan mengisi pertalite, kan bisa langsung diarahkan untuk mengisi pertamax. Jadi tidak boleh pakai pertalite karena itu subsidi. Begitu saja sudah cukup kalau tujuannya bahan bakar bersubsidi tepat sasaran,” jelasnya. (Abr)
